Kaltim Terus Berupaya Capai Eliminasi Malaria 2027

Divisi.id – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim), dr. Jaya Mualimin, mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030.

Lima regional telah ditetapkan sebagai target eliminasi untuk mencapai bebas malaria, dengan Kaltim masuk dalam regional ketiga yang diharapkan dapat mengeliminasi malaria pada tahun 2027.

Jaya menjelaskan, berbagai upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan untuk menekan angka malaria di Kaltim.

Dari 10 kabupaten/kota di provinsi tersebut, lima di antaranya Samarinda, Bontang, Balikpapan, Mahulu, dan Kutai Kartanegara telah berhasil mencapai status eliminasi malaria.

Pada Maret 2024, Kutai Barat melaksanakan bimbingan eliminasi malaria bersama tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan diharapkan akan segera menyusul sebagai daerah yang berhasil eliminasi.

“Upaya pencegahan di Kaltim dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada kabupaten/kota serta kader puskesmas. Skrining dan deteksi dini juga dilakukan secara masif, terutama di daerah lintas batas yang menjadi perhatian khusus,” jelas Jaya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, untuk mencapai target eliminasi pada 2027, Kaltim fokus pada peningkatan kemampuan tim malaria.

Hal tersebut melibatkan pengembangan kerja sama untuk pembaruan kurikulum dan bahan ajar malaria dengan institusi pendidikan kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan analis laboratorium, serta penyelenggaraan workshop bagi tenaga kesehatan.

“Fasilitas kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan kasus malaria. Program pengendalian malaria terus digalakkan untuk menurunkan angka kasus positif dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kabupaten/kota yang telah eliminasi harus mempertahankan dan bahkan meningkatkan upayanya untuk mencapai target nasional,” tambahnya.

Pada tahun 2023, data dari Kota Samarinda menunjukkan dari 2.134 suspek malaria yang diperiksa, 114 orang terkonfirmasi positif. Dari jumlah tersebut, hanya 74 orang yang mendapatkan pengobatan standar, sekitar 6.5%.

“Dokter memiliki pertimbangan tertentu sehingga tidak selalu mengikuti pengobatan standar. Selain itu, sebagian masyarakat menggunakan layanan kesehatan lain seperti dokter praktik mandiri, klinik swasta, klinik berbasis keagamaan, LSM, dan perusahaan swasta, yang disebut penemuan pasif. Saat ini, sektor swasta belum sepenuhnya terlibat dalam layanan malaria,” tuturnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *