Pansus LKPj Kaltim Bahas Evaluasi Kinerja BUMD 2023, PT Bankaltimtara dan PT Jamkrida Diminta Perbaiki Piutang

Divisi.id – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) telah menggelar rapat kerja bersama dengan Biro Perekonomian Setprov Kaltim dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (24/04/2024),

Ketua Pansus LKPj, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BUMD pada tahun 2023 dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban DPRD dalam mengontrol kinerja pemerintah daerah.

Sapto mengungkapkan dalam rapat tersebut bahwa PT Bankaltimtara dan PT Jamkrida memiliki bisnis-bisnis terkontrol serta mendorong agar kedua perusahaan tersebut membenahi masalah piutang dan kredit macetnya.

“Dari segi pemasukan, BUMD ini cukup baik, dan penyelesaian kredit macetnya mulai membaik. Artinya, jangan sampai permasalahan seperti ini terulang kembali,” ujar Sapto.

Kemudian, Sapto menggarisbawahi peluang-peluang di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan peluang besar lainnya yang harus dimanfaatkan. Keberadaan IKN di Kaltim menurutnya akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan daerah.

“Termasuk penempatan direksi, harus diisi orang-orang yang berkompeten dan mampu berinovasi. Karena modal besar yang sudah terpenuhi 51 persen harus bisa memberikan manfaat yang besar juga,” terangnya.

Lebih lanjut, Sapto dalam rapat tersebut menyebut bahwa PT MMP telah menyampaikan dengan baik terkait jumlah participating interest (PI) dan non-PI.

“Mereka sudah menyampaikan, bahwa dari total PI Rp 760 miliar, sudah disetorkan ke kas daerah Rp 625 miliar. Sementara sisanya dikelola sebagai pembayaran pajak-pajak dan tanggungan lainnya kurang lebih Rp 100 miliar, dan yang dikelola dalam rangka pengembangan perusahaan kurang lebih Rp 30 miliar,” bebernya

“Namun, yang menjadi perhatian khusus adalah penyelesaian piutang Rp 90 miliar yang diakibatkan oleh kinerja direksi lama, yang berasal dari penyertaan modal Pemprov Kaltim Rp 159 miliar. Itu yang harus menjadi PR (pekerjaan rumah) pemprov dan direksi saat ini, agar uang rakyat benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat Kaltim,” tambahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara, Sapto menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berdiam diri ketika ada perusahaan daerah yang dinilai baik. DPRD akan mempertimbangkan penambahan modal bagi perusahaan-perusahaan yang layak.

“Hal yang sama juga bagi BUMD yang tidak bisa lagi bermanfaat bagi daerah. Kami di pansus, maupun DPRD tentu akan merekomendasikan agar perusda yang buruk disuntik mati saja. Daripada terus-terusan menjadi beban APBD, kan begitu,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *