Gelar PPD ke-4, Ekti berikan perlindungan hak-hak dasar warga serta layanan publik yang adil dan merata

Divisi.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, kembali melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang ke-4 dengan mengangkat tema Human Security atau Keamanan Manusia. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada Sabtu, 26/4/2025, mulai pukul 10.00 Wita hingga selesai.

Dalam kegiatan ini, Ekti menghadirkan Hendro Arianto sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Hendro membahas pentingnya keamanan manusia dalam konteks demokrasi daerah, termasuk perlindungan hak-hak dasar warga, ketahanan sosial, serta akses terhadap layanan publik yang adil dan merata. Sosialisasi ini juga dipandu oleh moderator Casto Mauludin yang berhasil menjaga dinamika forum tetap interaktif dan substantif.

Sementara, Ekti Imanuel dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk terus membangun kesadaran berdemokrasi yang sehat dan berpihak pada rakyat.

“Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga soal menjamin rasa aman, akses yang adil, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Human security adalah fondasi penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman kita,” tegas Wakil Ketua DPRD Kaltim itu.

Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan terus digelar di berbagai daerah sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.

Baca Juga:

Syahariah Masud Tegaskan Perang Melawan Narkoba Harus Dimulai dari Desa

“Dengan berlangsungnya kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pendekatan human security dalam pembangunan demokrasi lokal, khususnya di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, perempuan, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.