Dua Agenda Besar DPMD Kukar: Dari Panggung PKK hingga Hak Masyarakat Adat

Divisi.id – Bulan Mei di Kutai Kartanegara (Kukar) bakal jadi panggung penting bagi dua misi besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Bukan sekadar rutinitas, keduanya membawa semangat yang sama: memperkuat akar desa, dari keluarga hingga komunitas adat.

A. Riyandi Elvandar, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, DPMD Kukar, mengatakan bahwa Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK akan menggema dari Muara Badak. Kecamatan ini didapuk jadi tuan rumah setelah rekomendasi Rakor sebelumnya. Seluruh kecamatan akan ikut ambil bagian, bukan sekadar datang, tapi juga beradu semangat lewat berbagai lomba kreatif.

“Kita ingin momentum ini jadi bukti bahwa gerakan PKK masih relevan dan punya dampak nyata. Ini ajang memperkuat semangat gotong royong dan inovasi kader di tingkat desa,” ungkapnya.

Sementara itu, satu agenda lain tengah disiapkan dengan pendekatan lebih strategis dan penuh kehati-hatian, yaitu Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penetapan masyarakat hukum adat di Kecamatan Kedang Ipil.

Diskusi ini akan mempertemukan para ahli dari tiga Kementerian Dalam Negeri, Kehutanan, dan ATR. Tujuannya, bukan hanya memenuhi syarat administrasi, tapi memastikan pengakuan masyarakat adat berjalan sesuai semangat keadilan dan penghormatan hak-hak kolektif.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Ini bukan sekadar soal wilayah adat, tapi tentang jati diri, pengakuan, dan keadilan dalam pembangunan,” tambahnya.

Lewat dua agenda ini, DPMD Kukar menunjukkan bahwa pemberdayaan desa tak hanya soal pembangunan fisik, tapi juga penguatan identitas, budaya, dan semangat kebersamaan. Mereka yang selama ini berada dibawah kader PKK, tokoh adat, dan warga desa, didorong untuk berdiri tegak sebagai bagian penting dari pembangunan Kukar hari ini dan masa depan.