Komisi II DPRD Kukar Sharing Strategi Anggaran dan Pembangunan di DPRD Balikpapan

Divisi.id, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Balikpapan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menggali informasi terkait pengelolaan anggaran daerah. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Staf Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni di Gedung DPRD Kota Balikpapan pada Kamis, 15/5/2025.

“Kami menyambut kedatangan dari Komisi II DRPD Kukar. Ada beberapa yang mereka tanyakan yang pasti juga ini bagian dari silahturahmi,” urai Leni.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kukar, Dayang Marisa, menyampaikan bahwa selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan ini juga bertujuan untuk memahami lebih jauh bagaimana sistem pengelolaan anggaran di DPRD Balikpapan, terutama dalam APBD tahun 2025.

“Tujuan utama kami datang ke Balikpapan adalah untuk melihat bagaimana anggaran dikelola, berapa besar anggaran yang digunakan, dan seperti apa implementasinya. Ini penting sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dengan daerah kami,” ujar Dayang.

Ia mengungkapkan, Balikpapan dipilih karena letaknya yang dekat dan juga dianggap sebagai kota yang maju di Kalimantan Timur, khususnya dalam hal pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Balikpapan ini dulunya bagian dari Kukar, tapi sekarang perkembangannya jauh lebih pesat. Ini yang ingin kami pelajari dan kalau memungkinkan, diterapkan di Kukar,” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun Kutai Kartanegara memiliki wilayah yang lebih luas, namun dari sisi pembangunan kota, Balikpapan dinilai lebih progresif dan efisien.

“Wilayah Kukar memang luas, tapi dari segi kemajuan infrastruktur dan pengelolaan anggaran, kami melihat Balikpapan bisa jadi contoh. Harapannya, pola yang diterapkan di sini bisa kami adaptasi agar pembangunan di Kukar juga bisa lebih merata dan terarah,” pungkas Dayang.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi DPRD Kukar dalam menyusun strategi anggaran yang lebih efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayahnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data