BPSDM Kemendagri menyelenggarakan Bimtek analis dan evaluasi hukum

Divisi.id- Dalam upaya memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam bidang analisis hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Perwakilan Indonesia dan Timor Leste akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis dan Evaluasi Hukum pada Tahun 2023, pada Senin (30/10/2023).

Program Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara dalam bidang analisis dan evaluasi hukum. Peserta program akan diberikan pengetahuan mendalam tentang evaluasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat.Program ini mencerminkan tekad BPSDM Kemendagri dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, terutama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengikuti prinsip Pancasila dan mempermudah rakyat dalam mencapai cita-cita mereka.

Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM Kemendagri, yang membuka Bimbingan Teknis ini, memberikan pernyataan bahwa praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” yang dianut oleh masyarakat melalui berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat.

“Pentingnya evaluasi peraturan perundang-undangan dalam konteks reformasi legislasi, di mana evaluasi tersebut adalah pekerjaan inti dari reformasi legislasi (legislation/regulatory reform). Melalui evaluasi, keseluruhan peraturan perundang-undangan dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya. Melalui evaluasi ini, dilakukan penilaian apakah suatu peraturan masih relevan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, serta apakah pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah,” ucapnya.

Kendati demikian, Dirinya berharap dengan program Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum, peraturan-peraturan yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dan sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara hukum. “

Baca Juga:

Samsun Dorong Tanggung Jawab Perusahaan dalam Perbaikan Jalan Dondang

Program ini juga akan mendukung pelaksanaan reformasi legislasi yang menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” jelasnya.

Pun, dengan adanya Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum adalah langkah konkrit dalam membentuk regulasi yang sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara hukum yang menghargai nilai-nilai Pancasila dan berfokus pada kepentingan rakyat dan negara.

“Program ini diharapkan akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman,” tutupnya.

Wartawan: Sukirman

Baca Juga:

Menuju Indonesia Emas 2045, BPSDM Kaltim Petakan Kompetensi ASN

Editor: Intan Komalasari