Penguatan Demokrasi Daerah, Henry Pailan Dorong Partisipasi Publik dalam Tata Pemerintahan Demokratis

Divisi.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Henry Pailan TP melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-1 dengan mengusung tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis” yang berlangsung di Gedung serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang pada Jumat, 23 Januari 2026 pukul 10.00 Wita.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik.

Dalam sambutannya, Henry Pailan menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan umum semata, tetapi juga harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi dan ikut mengawal kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun tata pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Henry Pailan.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki kewajiban untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat. Menurutnya, aspirasi publik merupakan bahan penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Baca Juga:

Penguatan Demokrasi Daerah ke-1, DPRD Kaltim Dorong Partisipasi Publik dalam Pemerintahan

“Kami di DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Masukan, kritik, dan saran dari masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Henry Pailan berharap melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, masyarakat semakin sadar akan hak dan perannya dalam sistem demokrasi.

“Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, maka pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan semakin kuat. Inilah yang akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.

Kegiatan ini menghadirkan dr. Etha Rimba Paembonan, MBA sebagai pemateri utama. Dalam paparannya, Dr. Etha menjelaskan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik.

Baca Juga:

Hj. Syahariah Masud Dorong Partisipasi Aktif Warga Lewat Penguatan Demokrasi Daerah

“Demokrasi yang sehat akan tumbuh dari masyarakat yang sadar dan aktif. Ketika ruang partisipasi dimanfaatkan dengan baik, kebijakan publik akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Dr. Etha.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara peserta dan narasumber. Acara yang dipandu oleh moderator Paniwita TR tersebut, Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta berbagai persoalan yang dihadapi terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan wakil rakyat dalam mewujudkan tata pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Baca Juga:

Henry Pailan gencar siarkan perda Narkotika di wilayah Bontang