Pembentukan Tim Terpadu untuk Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kaltim

Divisi.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mengumumkan rencana pembentukan sebuah tim terpadu yang akan secara khusus menangani isu-isu seputar pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang signifikan.

Sapto menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah merapikan administrasi pendapatan yang berasal dari alat berat yang beroperasi di Kaltim. Hal ini disebabkan oleh banyaknya alat berat yang berasal dari luar daerah dan oleh karena itu menyetorkan pajak kendaraannya di luar daerah asalnya.

“Kami telah melakukan inventarisasi terhadap alat berat ini, yang juga terkait dengan pajak bahan bakar alat berat,” ungkap Sapto.

Sapto juga mempertimbangkan kendaraan lalu lintas yang memiliki nomor polisi dari luar daerah sebagai masalah yang perlu ditangani. Dalam upaya mengatasi masalah ini, ia mengumumkan rencana pembentukan tim terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk mencari solusi atas masalah tersebut dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

“Karena persoalan ini juga terkait dengan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kaltim. Selain itu, kita juga tidak mendapatkan pajak dari kendaraan tersebut, dan hal ini akan merugikan masyarakat kita jika tidak segera ditangani,” tambahnya.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Transparansi dan Koordinasi Program BKT

Sebagai langkah antisipatif terhadap warga Kaltim yang memilih untuk membeli kendaraan di luar daerah, regulasi ini juga bertujuan untuk mengurangi tarif pajak guna menghindari warga membeli kendaraan dari luar daerah.

“Biasanya, besaran tarifnya adalah 9 persen, tetapi kami akan menurunkannya menjadi 8 persen agar memudahkan masyarakat untuk tidak membeli kendaraan di luar daerah,” pungkasnya.