Dishub Kaltim dan Ojol: Mencari Kesepakatan Terkait Tarif Angkutan Sewa Khusus

Divisi.id – Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 yang menetapkan tarif angkutan sewa khusus menjadi sorotan utama dalam industri ojek online di wilayah Kaltim, beberapa waktu lalu. Meski kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pengemudi ojek online, tetapi perusahaan aplikasi tidak sepakat dengan SK tersebut.

Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), yang terdiri dari pengemudi ojek online dari Gojek, Grab, dan Maxim, telah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa untuk menanggapi ketidakpatuhan tersebut. Mereka mengangkat beberapa masalah yang perlu segera diatasi oleh pihak berwenang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Kadishub Kaltim), Yudha Pranoto menanggapi situasi ini dengan bijak. Ia memberikan apresiasi atas ketertiban yang ditunjukkan oleh AMKB selama aksi demonstrasi. Pertemuan singkat dengan pihak terkait berjalan dengan lancar, namun menunggu pertemuan selanjutnya bersama pihak aplikator dan Penjabat Gubernur Kaltim.

“Kami mengapresiasi ketertiban dalam aksi demonstrasi tersebut,” ungkapnya

Meskipun belum ada laporan terperinci tentang tindak lanjut dari surat teguran kepada perusahaan aplikasi online, Dishub Kaltim telah sepakat untuk mengundang pihak aplikator untuk rapat minggu depan, setelah pelantikan Pj Gubernur Kaltim yang baru.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Dorong Pemerataan Layanan Pendidikan dan Penguatan Digitalisasi

Pertemuan ini akan membahas beragam hal penting, termasuk peninjauan tarif batas bawah dan atas serta evaluasi terhadap SK yang mengatur kenaikan tarif yang dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim.

“Kita terima masukan dari kawan-kawan AMKB. Karena, saat ini pimpinan daerah kita akan digantikan oleh Penjabat Gubernur, maka kami baru akan melakukan dan melaporkan mengenai ini ketika sudah resmi pelantikan,” jelasnya.

Dishub Kaltim dan AMKB berharap pertemuan mendatang akan membawa hasil yang positif dalam menyelesaikan konflik ini secara adil dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah positif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Soroti Pentingnya Validasi Data Penduduk di Balikpapan