Disnakertrans Kaltim Menanggapi Perubahan dalam Program Transmigrasi Kalimantan Timur

Divisi.id – Program transmigrasi di Kalimantan Timur mengalami perubahan signifikan dalam pengaturan kuota dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk partisipasi dalam program tersebut. Kini, keputusan terkait kuota transmigran lebih terpusat pada pemerintah pusat, serta ada syarat terkait luas lahan yang harus dipenuhi dalam pengajuan program.

Kepala Bidang Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltim, Hasan menyatakan bahwa anggaran untuk kuota transmigran kini lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan perubahan dalam kuota yang diberikan kepada daerah-daerah seperti Paser, yang pada tahun 2018 hanya mendapatkan 60 KK untuk Desa Karang, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, Hasan berusaha mengajukan proposal agar kuota transmigran dapat ditingkatkan, walaupun Kalimantan Timur tidak mendapatkan kuota tambahan pada tahun 2023, yang secara nasional jumlahnya terbatas sekitar 120 KK.

“Baru satu kawasan yang terisi, jadi masih menunggu juga,”katanya.

Program transmigrasi dihadapkan pada tantangan karena keputusan terpusat. Hal ini memperlambat proses pengajuan anggaran dan persetujuan proposal oleh pemerintah daerah. Pembangunan kawasan transmigrasi juga sepenuhnya bergantung pada anggaran dari pusat.

Baca Juga:

Kaltim Depresi Tertinggi Kedua Nasional, Dinkes Lakukan Analisis

Terkait syarat pengajuan proposal, daerah yang diusulkan harus memiliki luas lahan tertentu dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Meskipun begitu, Hasan berharap Kalimantan Timur dapat lebih meningkatkan kawasan untuk kuota transmigran, meskipun prosesnya melalui prosedur yang tidak mudah.

“Nanti Kabupaten atau kota dulu yang mengajukan baru dapat kita dinaikkan statusnya menjadi kawasan transmigrasi,”katanya.

Hasan berharap agar Kalimantan Timur dapat menambah kawasan yang dapat diusulkan untuk program transmigrasi, meskipun menghadapi kendala dalam persyaratan dan penyaluran anggaran yang lebih terpusat pada pemerintah pusat.

Baca Juga:

Dukung ASI Eksklusif, Dinkes Kaltim Siapkan Pojok ASI di Kantor