Gelar Dialog Rakyat Sapto Soroti Pemkot Samarinda Terkait Masalah Kooperatif

Divisi.id – Mengawasi APBD provinsi Kaltim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menggelar Dialog Rakyat dengan tema ‘Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kaltim” yang berlangsung di jalan KH. Harun Nafsi nomor 18 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda pada Selasa, 3 Juni 2024 pukul 15.30 Wita sampai selesai.

Dalam dialog rakyat tersebut, Sapto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian fungsi pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan (Dapil) Kota Samarinda yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di Kota Samarinda.

“Bapak ibu semua para hadirin yang berbahagia, bahwa sore hari ini sebenarnya karena Pak RT-nya enggak ada untuk menggali juga program apa kemudian hal-hal apa yang belum terealisasi selama ini,” ucapnya.

“Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa provinsi ini tugasnya adalah khususnya dapil kota Samarinda ini DPRD provinsi itu tidak punya banyak wilayah, hanya sedikit saja yang harus dibenahi yang jelas banyak uang itu yang diturunkan ke kota Samarinda melalui sistem bantuan keuangan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sapto memaparkan contoh bantuan keuangan seperti program-program masyarakat yang terdiri dari infrastruktur jalan, jalan lingkungan, drainase yang murni uang dari provinsi bukan dari pemerintah kota Samarinda.

Baca Juga:

Andi Satya Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di Kaltim

“Itu lah fungsinya kita mengawasi di tiap daerah termasuk di kelurahan ini apa saja yang sudah terealisasi dan belum terealisasikan, mengingat pak RT tidak hadir jadi tidak bisa saya ketahui program-program dari RT,” imbuhnya.

Pun, dalam dialog tersebut, anggota komisi II DPRD kaltim itu pun menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk RT, Lurah, dan Camat dalam memastikan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Ditegaskannya bahwa kerjasama antara ketiga sektor tersebut sangat penting.

“Pemerintah itu bukan hanya duduk diam saja. Dimulai dari RT, kalau RT tidak koperatif, tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat dan cenderung hanya eksklusifitas, ya, mending warga rembukan dan minta diganti RT,” tegas Sapto.

Baca Juga:

HUT Ke-68 Kaltim, DPRD Soroti Peningkatan Infrastruktur dan IPM

Dalam konteks pengelolaan anggaran, Sapto menekankan pentingnya peran aktif dari RT dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Artinya, kalau warga ingin maju, ya, RT-nya harus proaktif,” tambahnya.

Selain itu, Sapto menyoroti pemerintah kota Samarinda agar mampu menyelesaikan masalah kooperatif yang selama ini terjadi di tengah masyarakat.

“Saya berharap agar kita bisa duduk bersama antara pemkot, pemprov dan pemerintah pusat guna membahas permasalahan yang kooperatif di tengah masyarakat seperti banjir yang menjadi permasalahan utama di kota samarinda,” pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Tingginya Biaya Bahan Pokok Jadi Tantangan Program MBG di Kaltim