ADAPI Resmi Gantikan IDTNPNS-RI, Perjuangkan Kesetaraan Hak Dosen PPPK

Divisi.id – Asosiasi Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau ADAPI menggelar Musyawarah Nasional (Munas) perdana di Solo (25–27 Mei 2025). Momen bersejarah ini menandai transformasi organisasi dari Ikatan Dosen Tetap Non-PNS (IDTNPNS-RI) menjadi ADAPI, sekaligus menjadi awal perjuangan keras dosen PPPK untuk kesetaraan karier dan hak dengan dosen PNS.

Dalam Munas I ADAPI, organisasi ini mengajukan rekomendasi tegas kepada pemerintah:
1. Revisi UU ASN No. 20/2023 agar mengakui masa kerja dan jenjang karier dosen PPPK setara dengan PNS.
2. Penghapusan sistem kontrak 5 tahunan, diganti status kerja hingga usia pensiun setelah evaluasi awal.
3. Penyetaraan pangkat/golongan dan pengakuan masa kerja sebelum menjadi PPPK.

“Kami bukan tenaga kontrak biasa, tapi pendidik profesional yang berkomitmen jangka panjang. Sistem sekarang merugikan dan diskriminatif,” tegas Afandi, selaku Ketua Umum ADAPI terpilih.

ADAPI akan berhadapan dengan Kementerian PANRB dan BKN, yang selama ini dianggap lamban merespons aspirasi dosen PPPK. Padahal, jumlah dosen PPPK di PTN dan PTKN terus meningkat, namun hak mereka masih terbatas—termasuk akses tunjangan sertifikasi dan kepastian karier.

“Ini bukan hanya tentang gaji, tapi masa depan pendidikan tinggi. Jika pemerintah abai, kualitas dosen dan kampus akan terdampak,” tambah Afandi.

Baca Juga:

Seno Aji terima kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Samarinda bahas program Jamsostek

Munas dihadiri perwakilan dari 136 PTN dan PTKN, menunjukkan solidaritas kuat. ADAPI berencana menggalang aksi advokasi nasional jika tuntutan tak direspons dalam 6 bulan. Ini sebagai bentuk dukungan dari beberapa Kampus.

Analis Kebijakan Publik, Fajar Nugroho, menyoroti potensi gejolak: “Tuntutan ADAPI masuk akal, tetapi perlu dukungan politik kuat. Jika diabaikan, bisa memicu gelombang protes seperti kasus honorer K2 tahun lalu,” tutupnya.