Akmal Malik Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Kariangau Balikpapan

Divisi.id – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melanjutkan inspeksi terkait puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah di Pelabuhan Penyebrangan Kariangau Balikpapan, Ahad (07/04/2024).

Kunjungan tersebut fokus pada titik keberangkatan laut menuju Penajam, Palu, dan Mamuju.

“Secara keseluruhan, situasinya masih terkendali,” ujar Akmal Malik.

Jumlah pengunjung atau pemudik masih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 pada hari H-4 atau H-5, yakni sekitar 50 persen.

“Mereka yang akan ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah lebih memilih menggunakan jalur darat, sehingga tidak melalui penyeberangan,” jelasnya.

Baca Juga:

6 Pejabat Kaltim Dikukuhkan jadi Pjs Bupati/Walikota

Akmal menyatakan bahwa telah berdiskusi dengan DPRD dan Dinas Perhubungan untuk memberikan perlindungan pada Pelabuhan Kariangau karena memiliki nilai sejarah.

“Penyeberangan Niaga ini memiliki sejarah yang kaya. Nantinya, kami akan membahas lebih lanjut bersama agar penyeberangan ini dapat menjadi salah satu moda transportasi laut di masa depan,” ucapnya.

Terlebih lagi, ketika Jembatan Pulau Balang selesai dibangun, penyeberangan feri yang menghubungkan Balikpapan – Penajam Paser Utara kemungkinan akan sepi.

“Ada kemungkinan akan dijadikan museum, oleh karena itu, kami akan membahasnya dengan otoritas terkait,” jelasnya.

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Umumkan Pembukaan 9.456 Posisi CASN Tahun 2024

Terkait pelayanan arus mudik melalui penyeberangan dan pelabuhan laut, layanan telah terpenuhi dengan baik.

“Alhamdulillah, layanan telah diberikan dengan baik, meskipun jumlahnya menurun sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya,” katanya.

Terkait dengan tarif atau harga tiket, tidak terjadi kenaikan signifikan, meskipun ada kekhawatiran dari warga terkait potensi kenaikan harga.

“Artinya, hukum ekonomi berlaku di sini. jika permintaannya terbatas, penawarannya juga menurun. Harga tiket penyeberangan ditetapkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Gubernur,” pungkasnya.

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Keluarkan Surat Teguran Kedua Pada Penyedia Ojek dan Taksi Online