Andi Harun Jamin Tidak Ada PHK Honorer Meski Anggaran Diefisiensi

Samarinda, Divisi.id – Di tengah kekhawatiran para pegawai non-ASN soal efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan hak mereka tetap menjadi prioritas.

Harapan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia menyampaikan bahwa dia belum ada rencana pengurangan tenaga honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sampai sekarang saya tidak berpikir untuk melakukan pengurangan. Saya sampai pada hari ini teman-teman menanyakan ke saya, saya masih bisa mengatakan bahwa kami masih mampu untuk membiayai kebutuhan pegawai,” Ungkap Andi Harun. Senin (30/3/2026).

Selain itu, Andi Haruj menjelaskan, kebijakan efisiensi tidak akan menyasar belanja pegawai. Pemkot justru akan menekan pengeluaran lain yang dinilai masih bisa dihemat, seperti belanja makan minum, perjalanan dinas, serta pengeluaran rutin lainnya.

“Selama kami mampu, saya dan Pak wawali serta teman-teman pejabat utama di lingkungan pemerintah mampu untuk mempertahankan hak-hak pegawai, maka sekuat kemampuan itulah yang akan kujalankan,” Ucapnya.

Baca Juga:

Dirut Bankaltimtara Belum Habis Masa Jabatan, Kursi Sudah “Digoyang”

Lebih jauh, AH sapaan karibnya menyebutkan gaji dan tunjangan pegawai, termasuk honorer dan PPPK, memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi di Kota Samarinda. Pendapatan para pegawai dinilai berkontribusi langsung terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.

“Lebih baik kami efisiensi yang lain daripada mengganggu hak-hak pegawai. Dan perlu diingat, gaji, tunjangan termasuk sampai kehonorer atau P3K itu ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi kita,” Tegasnya.

Kendati demikian, Andi Harun tak menampaik kemungkinan adanya kondisi ekstrem di masa depan. Namun, dirinya berkomitmen untuk langkah pengurangan tenaga kerja akan menjadi opsi terakhir, bahkan setelah berbagai program prioritas dihentikan.

“Kecuali suatu hari keadaannya memang sama sekali tidak mungkin lagi dimungkinkan untuk kami bertahan. Tapi itu pasti alternatif paling terakhir. Lebih baik saya sebagai Kepala Daerah nyetop semua program-program prioritas, termasuk janji-janji kampanye kalau ada, daripada harus mengorbankan hak-hak pegawai,” pungkasnya.

Baca Juga:

Volume Sampah 600 Ton per Hari, Samarinda Percepat Proyek Energi dari Sampah