Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Harun Ar-Rasyid Komitmen Selesaikan Konflik Lahan

Divisi.id – Jumlah pengaduan yang terus meningkat mengenai konflik lahan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian utama bagi Harun Ar-Rasyid, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.

Harun memiliki tanggung jawab dalam menangani penyelesaian konflik lahan, dan ia telah menyatakan tekad Komisi I untuk merespons semua pengaduan dengan serius.

“Dengan izin Allah, kami akan menanggapi semua permasalahan ini. Kami berharap agar masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa berlarut-larut,” ujar Harun.

Harun juga menyebutkan bahwa beberapa permasalahan konflik lahan telah berhasil diselesaikan. Salah satu contohnya adalah penyelesaian konflik yang melibatkan Kantor Pos di Kutai Timur (Kutim), yang telah diselesaikan dengan sukses.

“Alhamdulillah, masalah di sana telah selesai,” katanya.

Baca Juga:

Andi Faisal Dorong Kesadaran Kebangsaan Warga Desa Long Gelang Paser

Namun, ada beberapa tantangan nyata dalam beberapa kasus konflik lahan. Harun mencatat bahwa ada beberapa lahan yang belum mencapai kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat setempat.

“Terkadang, ada masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain tanpa mengetahui batasan kepemilikan tanah tersebut, yang tentunya mempersulit proses penyelesaian,” jelas Harun.

Masalah tumpang tindih kepemilikan tanah juga menjadi perhatian serius. Harun menyatakan bahwa jika tanah dimiliki oleh lebih dari satu pihak, hal ini seringkali menimbulkan masalah.

Harun menekankan pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah tumpang tindih kepemilikan tanah.

Baca Juga:

Henry Pailan Tekankan Pentingnya Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Bontang

“Kita perlu meningkatkan sistem ini untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan tanah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Harun mengungkapkan komitmennya untuk terus berupaya mencapai kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik lahan. Perbaikan sistem kepemilikan tanah juga akan menjadi prioritas untuk mencegah masalah tumpang tindih di masa depan.