DPMPD Provinsi Kaltim

Divisi.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki target untuk mencapai digitalisasi arsip penuh pada tahun 2024 dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Aplikasi Srikandi, yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dirancang untuk mempermudah pengelolaan arsip secara elektronik. Eka Kurniawati, Sekretaris DPMPD […]

Divisi.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim dalam langkah progresif mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) untuk mengelola arsip secara digital. Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati, menjelaskan bahwa aplikasi Srikandi merupakan sebuah program kearsipan yang mendukung pengelolaan arsip dan tata […]

Divisi.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui bahwa penentuan batas desa di provinsi tersebut memerlukan pembiayaan yang memadai. Eka Kurniati, Sekretaris DPMPD Kaltim, menjelaskan bahwa Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk penyelesaian percepatan dan penegasan batas desa memiliki satuan di bawah naungan Kabupaten, bukan per desa. “Wilayah yang memiliki tujuh […]

Divisi.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah memulai proses digitalisasi arsip menggunakan aplikasi Srikandi. Digitalisasi arsip diharapkan dapat memudahkan pengelolaan dan mengurangi risiko kehilangan arsip. Namun, ada pengecualian di mana dokumen keuangan masih disimpan dalam bentuk fisik. Keputusan ini diambil karena dokumen keuangan dianggap sangat sensitif dan memiliki risiko […]

Divisi.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Anwar Sanusi, menetapkan target yang ambisius untuk menyelesaikan setiap program yang telah direncanakan pada tahun 2023 sebelum tanggal 15 Desember. Menurut Anwar, langkah ini diambil guna menjaga kualitas kinerja pegawai pemerintah, terlebih dalam batasan waktu yang singkat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meski […]

Divisi.id – Desa Giri Agung, di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), telah berhasil menjadi Desa Mandiri. Sekarang, desa ini memanfaatkan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Giri Agung Prima. Kepala Desa Giri Agung, Supriyadi, menyatakan bahwa UMKM saat […]

Divisi.id – Desa Tengin Baru, di Ibu Kota Nusantara (IKN), telah resmi dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi Tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Penganugerahan ini dilakukan dalam rangka program Desa Antikorupsi yang dimulai sejak tahun 2021 dan melibatkan 22 desa percontohan dari seluruh provinsi, termasuk 29 desa perluasan program desa antikorupsi di […]

Divisi.id – Kabupaten Berau telah meluncurkan 18 program inovatif yang bertujuan untuk meraih penghargaan prestisius ‘Panji-Panji Keberhasilan 2023’. Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa atau kelurahan. Bupati Berau, Sri Juniarti Mas, menunjukkan dukungannya yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyambut Tim Penilai ‘Panji-Panji Keberhasilan 2023’ untuk melakukan Verifikasi Lapangan […]

Divisi.id – Desa Tengin Baru, yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), resmi dikukuhkan sebagai percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara pengukuhan ini berlangsung pada Selasa (28/11/2023). Penjabat Bupati PPU, Makmur Marbun, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Desa Tengin Baru atas prestasinya sebagai desa percontohan dalam upaya pencegahan […]

Divisi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) secara resmi meluncurkan 22 Desa Antikorupsi di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Penilaian desa-desa tersebut dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) dan KPK RI. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa program Desa […]