Disnaker Kolaborasi dengan Kemenaker Gelar Konsultasi Publik Pengupahan

Divisi.id – Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam kolaborasi bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Ani Mufaidah, menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang yang memiliki peran signifikan dalam bidang tersebut.

Anggota Dewan Pengupahan Nasional, Dokhi, mewakili unsur Akademisi, sedangkan Muhammad Adlan Nawawi mewakili unsur Serikat Pekerja. Moderator dari Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker RI, Cesar Cahyo Purnomo, memandu jalannya acara dengan cermat.

Ani menyebut sebanyak 77 peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan, pekerja, serikat pekerja, serta Mediator Hubungan Industrial Kota Balikpapan hadir dalam kegiatan konsultasi publik tersebut.

”Tujuan dari acara ini adalah untuk memperoleh aspirasi dan masukan yang luas dari berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Ani Mufaidah.

Baca Juga:

Kaltim Depresi Tertinggi Kedua Nasional, Dinkes Lakukan Analisis

Lebih lanjut, Ani berharap agar peserta konsultasi publik dapat memberikan gagasan dan saran yang konstruktif, memperkaya diskusi seputar rancangan perubahan peraturan pemerintah tentang pengupahan, yang memegang peranan penting dalam program strategis nasional.

”Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, akademisi, perwakilan pekerja, dan sektor swasta, diharapkan solusi yang terbaik dapat tercapai demi terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Indonesia,” tuturnya.