Disnakertrans Kaltim dan Dewan Pengupahan Bahas Upah Minimum 2024

Divisi.id – Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Kaltim untuk memperbarui informasi terkini yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2024.

Kepala Disnakertrans, Rozani Erawadi, menyampaikan pentingnya rapat tersebut dalam menyelesaikan pembahasan isu-isu terkini yang berpotensi memengaruhi keputusan upah minimum provinsi untuk tahun 2024.

“Ada dua rangkaian rapat yang dilaksanakan, hal ini dirasa sangat penting mengingat isu-isu yang hadir dapat mempengaruhi kebijakan penetapan upah serta persiapannya,” ungkap Rozani.

Pihak Pemerintah Provinsi Kaltim dalam rapat tersebut akan menjelaskan situasi ekonomi saat tersebut, hubungannya dengan perubahan biaya hidup, serta tantangan dan harapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan industrial saat ini.

“Banyak hal yang dibahas, termasuk kondisi ekonomi saat ini serta biaya hidup. Karena hal tersebut juga harus dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan terkait penetapan upah minimum provinsi,” ucapnya.

Baca Juga:

Kaltim Depresi Tertinggi Kedua Nasional, Dinkes Lakukan Analisis

Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim diselenggarakan dengan tujuan merumuskan langkah-langkah konkret yang terbukti efektif dalam membantu penetapan tersebut untuk tahun 2024.

Selama rapat tersebut, terdapat diskusi, pembicaraan mendalam, dan dialog konstruktif dari semua peserta yang turut hadir.

“Semua peserta rapat menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan upah yang adil. Diharapkan hasil dari rapat ini akan menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024,” pungkasnya.

Baca Juga:

Dukung ASI Eksklusif, Dinkes Kaltim Siapkan Pojok ASI di Kantor