Disnakertrans Kaltim Memastikan Kesejahteraan Karyawan Melalui Tata Kelola Perusahaan

Divisi.id – Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Timur (Disnakertrans Kaltim) , Aris Munandar berkomitmen untuk membantu mengatur tata kelola perusahaan di Kalimantan Timur, yang meliputi pembinaan dan koordinasi terhadap perusahaan-perusahaan di berbagai lokasi.

Dalam usahanya, Aris menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang berhubungan dengan tujuan pendirian perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Dia menyoroti perlunya perjanjian kerja yang sesuai sebagai bagian dari hak-hak dasar bagi para karyawan.

Melalui kegiatan sosialisasi, Aris berupaya memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki peraturan yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Kemudian, aturan tersebut akan diawasi dan dicek oleh bidang pengawasan, dengan proses mediasi jika diperlukan.

“Tugas kami ya melakukan pembinaan pada perusahaan, misal dia memiliki cabang di Balikpapan dan Samarinda, jadi itu ranah kami yang mengkoordinasikan,” tuturnya.

Aris juga menegaskan peran Hubungan Industrial (HI) dan Jamsostek untuk menyelesaikan perselisihan industri. Baginya, perusahaan yang memiliki lebih dari 10 karyawan harus dikelola dengan baik dan profesional, termasuk pemenuhan hak-hak karyawan seperti pesangon, upah lembur, jaminan sosial, dan kesehatan.

Baca Juga:

Kaltim Depresi Tertinggi Kedua Nasional, Dinkes Lakukan Analisis

Di Indonesia, terdapat pedoman khusus untuk tata kelola perusahaan yang baik, yang dikenal sebagai Good Governance Corporate (GGC). Pedoman ini menekankan beberapa prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta kesetaraan bagi pemangku kepentingan.

“Jadi kami melakukan sosialisasi yang wajib adalah semua perusahaan harus memiliki peraturan perusahaan,” ungkapnya.

Pentingnya transparansi membuat perusahaan menyediakan sarana komunikasi yang efektif, memungkinkan analisis yang detail terkait kinerja perusahaan. Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya kinerja pekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan pembinaan langsung kepada perusahaan untuk dapat mewujudkan tata kelola yang layak,” ujarnya.

Baca Juga:

Dukung ASI Eksklusif, Dinkes Kaltim Siapkan Pojok ASI di Kantor

Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menuntut agar kegiatan perusahaan tidak merugikan orang lain atau lingkungan sekitar. Kemudian, mandiri dalam menjalankan bisnisnya, tanpa tekanan eksternal yang merugikan atau melanggar aturan yang berlaku, juga menjadi prinsip yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik.