
Divisi.id – Pelatihan kepramukaan di Kalimantan Timur kini memasuki babak baru. Pola lama yang mengandalkan daerah mengirim peserta ke kota besar kini ditinggalkan. Sebagai gantinya, pelatih dari tingkat provinsi yang akan turun langsung ke kabupaten dan kota.
Langkah ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pelatihan yang selama ini terjadi. Tidak semua daerah mampu mengalokasikan anggaran untuk mengirimkan utusan ke pusat pelatihan di kota besar.
“Kami minta tahun ini pelatihan diubah polanya. Selama ini, daerah-daerah harus mengirimkan perwakilannya ke provinsi. Tapi tidak semua kabupaten/kota punya dana yang cukup untuk mendukung itu,” ujar Rusmulyadi, selaku Subkoordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda Dispora Kaltim.
Ketimpangan itu dinilai sudah berlangsung cukup lama. Wilayah seperti Mahakam Ulu, Paser, hingga Berau sering tertinggal dalam pembinaan karena terkendala biaya dan jarak. Sementara daerah seperti Balikpapan atau Samarinda dengan mudah ikut setiap pelatihan.
“Kalau hanya yang dekat yang bisa ikut, maka akan timpang. Padahal pembinaan kepramukaan ini harus merata,” lanjutnya.
Kini, pola pelatihan dikembalikan ke daerah. Setiap kabupaten/kota cukup menerima satu pelatih dari provinsi untuk melatih langsung di wilayah masing-masing. Model ini disebut lebih efisien dan berdampak luas.
“Lebih efisien dan manfaatnya bisa lebih besar. Bayangkan, dibanding kirim 50 orang ke provinsi, cukup satu pelatih provinsi yang datang ke sana. Hemat dan lebih merata,” terangnya lagi.
Kebijakan ini juga bukan keputusan sepihak. Organisasi kepramukaan di tingkat daerah dilibatkan penuh dan menyambut baik langkah tersebut. Mereka menilai inisiatif ini sebagai cara baru untuk menyebarkan semangat kepramukaan secara menyeluruh.
“Mereka setuju. Karena ini soal kepentingan bersama. Tujuannya agar kepramukaan di semua daerah bisa tumbuh seimbang, tidak hanya kuat di kota-kota besar,” ungkapnya.
Pelatihan tidak hanya dipandang sebagai rutinitas teknis, tapi juga sebagai cara membentuk karakter generasi muda di berbagai pelosok Kalimantan Timur. Karena itu, semua pihak sepakat pola baru ini perlu diperluas dan dipertahankan.
Langkah ini dianggap penting agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal hanya karena akses dan biaya. Kepramukaan dimaknai sebagai gerakan inklusif, dan pola pelatihan pun harus mencerminkan hal tersebut.