DPRD Balikpapan dan Pemkot Evaluasi Skala Prioritas Program Pembangunan

Divisi.id, Samarinda– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) akan mengevaluasi skala prioritas program pembangunan menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Instruksi Presiden tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja operasional dan program pembangunan yang dianggap tidak terlalu mendesak.

“Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus,” ujar Alwi, Sabtu, 8/2/2025.

Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi tantangan besar, terutama karena Balikpapan telah menetapkan sejumlah program strategis yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Sejumlah sektor yang menjadi fokus utama pemerintah daerah mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan publik.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Soroti Kurangnya Koordinasi dalam Penataan Kota

Namun, dengan adanya pembatasan anggaran, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek-proyek yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar program-program vital tetap berjalan. Kita akan upayakan solusi terbaik agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan,” tegasnya.

Alwi menambahkan bahwa dalam situasi ini, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Ia berharap ada keseimbangan dalam pengalokasian anggaran, sehingga tidak ada sektor yang terlalu dikorbankan.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Dorong UMKM Lewat Sentral Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

Selain itu, ia menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan daerah agar Balikpapan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Dengan menggali potensi ekonomi lokal, seperti sektor pariwisata dan investasi, diharapkan ada tambahan sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk menopang program-program prioritas.

DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota akan segera menggelar pembahasan intensif untuk menentukan langkah-langkah efektif dalam menyusun ulang anggaran.

“Ke depan, kita akan mencari langkah-langkah yang lebih inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus terlalu banyak memangkas program yang sudah direncanakan,” tutupnya.

Baca Juga:

Budiono soroti Optimalisasi Pajak Kendaraan dari Plat Luar