DPRD Balikpapan Soroti Kurangnya Koordinasi dalam Penataan Kota

Divisi.id, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menyoroti kurangnya koordinasi antara berbagai sektor dalam menata kota. Menurutnya, jika setiap sektor memiliki tanggung jawab yang jelas dan bekerja sama, berbagai masalah seperti banjir dapat ditangani dengan lebih efektif.

Oddang mencontohkan keberhasilan program di Kota Surabaya yang mampu mengintegrasikan tugas tiap sektor sehingga memudahkan pemerintah setempat menjalankan programnya.

“Di Surabaya, semua lini saling mengisi dan ada keterkaitan dalam menjalankan tugas masing-masing. Hal ini membuat penataan kota lebih mudah dan bagus,” ujar Oddang kepada wartawan pada Jumat, 14/3/2025.

Selain itu, Ia juga mengkritik kurangnya tindakan nyata dalam menangani persoalan di Balikpapan. Menurutnya, selama ini banyak pembahasan yang hanya sebatas teori tanpa eksekusi yang jelas.

“Setiap RDP (Rapat Dengar Pendapat), selalu hanya berteori. Tapi, eksennya itu tidak ada,” tegasnya. Salah satu permasalahan yang disoroti adalah pemberian izin kegiatan pembukaan lahan.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Dorong UMKM Lewat Sentral Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

Oddang mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang bertanggung jawab memberikan izin justru tidak mengetahui lokasi kegiatan yang dimaksud.

“Ini lebih parah, bagaimana bisa memberikan izin kalau tidak tahu lokasinya,” katanya.

Terkait masalah banjir, ia menilai bahwa penyelesaiannya sebenarnya tidak terlalu sulit, selama setiap pihak bertanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing. Ia menyoroti daerah seperti Karangjoang dan Gunung Samarinda sebagai titik utama aliran air yang perlu penanganan serius.

Syafruddin Oddang juga mempertanyakan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pemerintah. Menurutnya, kendala yang ada seharusnya bisa diidentifikasi dengan jelas dan dikoordinasikan dengan DPRD.

Baca Juga:

Budiono soroti Optimalisasi Pajak Kendaraan dari Plat Luar

“OPD itu pelaksana teknis di lapangan, mereka yang tahu kendala sebenarnya. Kami hanya mengawasi dan mempertanyakan anggaran yang sudah dialokasikan,” pungkasnya.