DPRD Soroti Ketidakmerataan Guru di Kaltim

Divisi.id – Distribusi layanan pendidikan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tantangan besar, ditandai dengan ketidakmerataan distribusi guru dan kondisi sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang belum banyak mengalami perbaikan signifikan.

Masalah tersebut diungkapkan oleh para juru bicara delapan fraksi di DPRD Kaltim saat penyampaian Pandangan Umum Nota Penjelasan RPJPD Kaltim 2025-2045 dalam rapat paripurna yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (19/06/2024).

“Distribusi guru yang tidak merata menjadi salah satu kendala besar dalam mencapai kualitas pendidikan yang setara di seluruh wilayah Kaltim. Daerah 3T sangat memerlukan perhatian lebih dalam hal ini,” ujar Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Salehuddin.

Salehuddin menyatakan bahwa kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN, masih perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain membahas distribusi guru, Salehuddin yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Kaltim juga menjelaskan beberapa poin penting lainnya dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar.

Baca Juga:

LP2M Unmul Dorong Penelitian Berimpact pada Masyarakat

Poin-poin tersebut mencakup laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perubahan tahun 2023.

“Ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran, perubahan, operasional, neraca, dan laporan arus kas,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjelaskan langkah-langkah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga:

LP2M Unmul Gelar FGD Diseminasi Riset dan PKM

Menurutnya, peran Benua Etam sebagai penggerak super hub ekonomi dan pemerintahan harus dijelaskan dengan rinci agar masyarakat memahami kontribusi dan manfaat dari pembangunan ini.

“Pemerintah perlu menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam pembangunan IKN, serta bagaimana Benua Etam akan berperan sebagai penggerak super hub ekonomi dan pemerintahan. Hal ini penting agar masyarakat Kaltim dapat memahami dan mendukung pembangunan yang dilakukan,” tuturnya.(*)