Gubernur Harum Tekankan Koordinasi Dalam Kebijakan Saat Briefing Bersama Pimpinan OPD

Divisi.id– Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dr. H. Rudy Mas’ud S.E.,M.M atau akrab di sapa Harum kembali memimpin briefing rutin setiap hari Senin bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 14 April 2025.

Saat memberi arahan, Gubernur Harum mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar semua kebijakan OPD harus terkoordinasi dengan pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur). Ia tidak ingin ada kebijakan yang dieksekusi, tanpa koordinasi dengan pimpinan.

Hal ini penting agar pimpinan juga tahu proses kinerja para pimpinan OPD, bukan hanya melihat hasil akhirnya.

“Kita perlu ikuti sama-sama prosesnya. Saya dan Pak Wagub Seno perlu tahu prosesnya. Karena kita team work. Saya dan Pak Wagub tidak bisa bekerja sendiri dan jalan sendiri-sendiri. Kita mau jalan sama-sama,” tegas Harum.

Lebih lanjut, Ia menilai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur juga harus tahu prosesnya, karena mereka setiap hari harus berhadapan dengan pers dan lembaga-lembaga lainnya. Tentu mereka akan kesulitan menjelaskan jika tidak mengetahui proses setiap kebijakan yang diambil.

Baca Juga:

Sri Wahyuni tekankan Renstra OPD sinergikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029

Misalnya soal perencanaan dan pengalokasian anggaran yang harus dilakukan karena sejumlah pergeseran anggaran.

“Saya minta sudah harus bisa segera diselesaikan dan dirapikan bulan ini.
Mohon di-speed up,” tegasnya.

Selain itu, tentang perencanaan juga harus dikoordinasikan, jangan sampai terjadi OPD berjalan sendiri-sendiri. Bila ada permasalahan, segera koordinasikan.

“Perubahan bisa terjadi karena pergeseran anggaran dan lain-lain. Koordinasikan ulang agar semua program berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Baca Juga:

Wagub Kaltim, Seno Aji terima kunjungan dari Ketua Dewan PB Inkanas

“Apakah bapak ibu punya kendala serius. Kalau memang ada, jangan didiamkan, jangan dibiarkan, koordinasikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut sampai ada pergantian SKPD, apalagi sampai pergantian gubernur,” tutupnya.