Kalimantan Timur di Persimpangan: Ketika Tambang, Lahan, dan Masa Depan Lingkungan Saling Bertabrakan

Divisi.id – Pagi di pinggiran Ibu Kota Kalimantan Timur sudah tak lagi dibuka dengan suara burung hutan atau desir angin yang menyapu pepohonan tinggi. Namun sebaliknya, deru mesin, debu halus yang menggantung di udara, dan jejak truk bertonase besar menjadi pemandangan yang kian lazim.

Kalimantan Timur, wilayah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai paru-paru dunia perlahan berubah wajah. Hutan-hutan yang dulu membentang kini terfragmentasi, terpotong oleh jalan tambang, konsesi perkebunan, dan kawasan industri. Perubahan ini bukan tanpa sebab, provinsi Kalimantan Timur menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, terutama batu bara. Kekayaan tersebut telah menjadi penopang ekonomi nasional sekaligus magnet investasi besar-besaran. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan negara, tersimpan persoalan serius yakni krisis ekologis dan konflik lingkungan yang kian kompleks.

Masalah tambang, alih fungsi lahan, serta dampak sosial dan ekologisnya kini bukan lagi isu pinggiran. Ia hadir di tengah masyarakat, meresap ke kehidupan sehari-hari warga, dan memunculkan pertanyaan besar tentang arah pembangunan di Kalimantan Timur.

Pertambang Batubara: Anugerah yang Menjadi Dilema?

Bagi banyak pihak, tambang batubara adalah denyut ekonomi Kalimantan Timur. Sejak era Orde Baru hingga sekarang, sektor pertambangan telah membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap energi nasional.

Baca Juga:

Syafruddin; Dari Anak Petani Bima hingga Wakil Rakyat Kaltim di Senayan

Namun, realita di lapangan dan cerita yang muncul justru jauh lebih rumit. Banyak lubang-lubang tambang menganga, dan sebagian dibiarkan tanpa reklamasi yang memadai. Air hujan yang tertampung di bekas galian berubah menjadi kolam beracun. Dan juga tidak sedikit kasus anak-anak yang tenggelam di lubang tambang, menjadikan simbol tragis dari kelalaian pengelolaan lingkungan.

Rijal, Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT), menyebut bahwa masalah tambang bukan hanya soal teknis, tetapi soal keberpihakan kebijakan.

“Tambang di Kalimantan Timur ini sudah melampaui batas daya dukung lingkungan. Persoalannya bukan hanya perusahaan nakal, tapi sistem yang membiarkan eksploitasi berlangsung terus-menerus,” ujar Rijal.

Menurutnya, banyak izin tambang dikeluarkan tanpa kajian lingkungan yang benar-benar komprehensif. Bahkan, dalam beberapa kasus, tambang beroperasi dekat dengan permukiman warga dan daerah aliran sungai (DAS), sehingga meningkatkan risiko pencemaran air dan banjir.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda Kepemudaan, Sabaruddin Tekankan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah

Air yang Tercemar, dan Kehidupan yang Terancam

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang, dampak lingkungan bukanlah konsep yang abstrak. Perubahan warna air sumur, sungai yang keruh, serta menurunnya populasi biota sungai adalah kenyataan yang harus kita terima akibat dampak dari perubahan fungsi lahan.

Jasman, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman, menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan memiliki korelasi kuat dengan penurunan kualitas lingkungan hidup.

“Secara ilmiah, kita bisa melihat peningkatan sedimentasi, kandungan logam berat, dan perubahan kimia air di wilayah sekitar tambang. Ini berdampak langsung pada kesehatan manusia dan ekosistem,” jelas Jasman.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Terima Kunjungan Ketua DPRD Kaltara

Ia menambahkan bahwa degradasi lingkungan ini bersifat jangka panjang. Kerusakan tanah dan air tidak bisa pulih hanya dalam hitungan tahun, bahkan setelah tambang ditutup.

Menurutnya, dalam perspektif lingkungan, kerusakan ini menandakan menurunnya fungsi ekologis, dimana hutan tidak lagi secara optimal mampu menyerap air, tanah yang kehilangan kesuburannya, dan sungai yang tidak bisa menopang kehidupan seperti sebelumnya.

Alih Fungsi Lahan: Dari Hutan Menjadi Komoditas

Selain tambang, Kalimantan Timur juga menghadapi persoalan serius berupa alih fungsi lahan. Hutan alam yang dulu menjadi penyangga kehidupan kini berubah menjadi perkebunan monokultur, kawasan industri, hingga permukiman baru.

Baca Juga:

Baguna PDIP Kaltim Bagikan 1.000 Takjil Gratis di Samarinda

Alih fungsi lahan sering kali dibungkus dengan narasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan ini kerap mengorbankan masyarakat lokal dan adat.

Rijal menegaskan bahwa konflik lahan semakin meningkat seiring dengan ekspansi industri.

“Masyarakat adat sering kali kehilangan ruang hidupnya. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga identitas, budaya, dan sumber penghidupan,” katanya.

Hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang spiritual, sumber pangan, dan penopang sistem sosial. Ketika hutan hilang, hilang pula keseimbangan yang telah terjaga selama ratusan tahun.

Baca Juga:

Rahman, Darlis, Sigit dan Demmu Berpotensi Kuat Dalam Perebutan Ketua DPW PAN Kaltim

Banjir sebagai Alarm Lingkungan

Beberapa tahun terakhir, Kalimantan Timur kerap dilanda banjir besar. Kota Samarinda, Balikpapan, dan wilayah sekitarnya menjadi langganan genangan air setiap musim hujan.

Bagi Jasman, banjir ini adalah indikator jelas dari kerusakan lingkungan.

“Ketika hutan di hulu rusak dan lahan resapan air berkurang drastis, banjir menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan. Ini bukan bencana alam murni, tetapi bencana ekologis,” ujarnya.

Baca Juga:

Komisi III Minta Kekurangan Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim Dibenahi Sebelum Serah Terima

Alih fungsi lahan dan pertambangan telah mengubah struktur tanah dan tata air. Sungai yang menyempit akibat sedimentasi tidak lagi mampu menampung debit air hujan. Akibatnya, air meluap ke permukiman warga.

Banjir bukan hanya soal kerugian materi. Ia membawa dampak sosial, kesehatan, dan psikologis yang sering kali luput dari perhatian.

Konflik Sosial di Tengah Pusaran Kepentingan

Kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur juga memicu konflik sosial. Masyarakat yang merasa dirugikan kerap berhadapan dengan perusahaan besar dan aparat negara. Tidak jarang, upaya protes berujung pada kriminalisasi warga atau aktivis lingkungan.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Pastikan Anggaran Pendidikan Aman Meski Dipangkas Rp405 Miliar

Rijal mengakui bahwa memperjuangkan lingkungan di Kalimantan Timur bukan perkara mudah.

“Ada ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dan aktivis sering kali berada di posisi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi besar,” ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah berada dalam dilema antara menjaga iklim investasi dan melindungi lingkungan. Ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif membuat transisi menuju pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan besar.

Lingkungan dan Masa Depan Kalimantan Timur

Baca Juga:

Pansus DPRD Kaltim Rampungkan Pembahasan Pedoman Penyusunan Pokir

Dari sudut pandang akademik, Jasman menilai bahwa Kalimantan Timur sedang berada di titik yang krusial.

Ia menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Menurutnya, kajian lingkungan harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Jika pola pembangunan tidak berubah, kita sedang mewariskan krisis lingkungan kepada generasi mendatang,” katanya.

Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga menambah kompleksitas persoalan. Di satu sisi, IKN diharapkan membawa pembangunan yang lebih terencana dan ramah lingkungan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa proyek besar ini justru mempercepat alih fungsi lahan dan tekanan terhadap lingkungan.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Dorong Terobosan Baru Atasi Kemiskinan dan Putus Sekolah di Kukar

Harapan di Tengah Krisis

Di tengah berbagai persoalan, masih ada harapan. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan perlahan meningkat. Gerakan masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal terus berupaya mengawal kebijakan dan praktik pembangunan. Rijal percaya bahwa perubahan masih mungkin terjadi.

“Selama masih ada suara yang berani berbicara, kita masih punya harapan. Lingkungan Kalimantan Timur tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat,” tegasnya.

Sementara itu, Jasman menekankan pentingnya peran generasi muda dalm menilai perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Kalimatan Timur.

Baca Juga:

Hamas Pastikan Pemerintahan Kaltim Tetap Profesional meski Ada Hubungan Keluarga

“Mahasiswa dan kaum muda harus menjadi agen perubahan. Mereka punya peran strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menimbang Ulang Arah Pembangunan

Persoalan lingkungan di Kalimantan Timur sejatinya adalah cermin dari paradigma pembangunan nasional. Selama sumber daya alam dipandang semata sebagai komoditas ekonomi, konflik dan kerusakan akan terus berulang.

Feature ini tidak bermaksud menafikan pentingnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ada sisi lain dari kemajuan daerah dimana biaya ekologis dan sosial yang harus dibayar.

Baca Juga:

Sampaikan Hasil Reses, DPRD Kaltim Pastikan Aspirasi Masyarakat Direalisasikan

Kalimantan Timur kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan wajah lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Apakah provinsi ini akan terus berjalan di jalur eksploitasi, atau berani berbelok menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya berada di tangan pemerintah dan perusahaan, tetapi juga di tangan masyarakat, akademisi, dan generasi muda yang peduli akan masa depan bumi.