Mahasiswa Balikpapan Demonstrasi soal Kebijakan Efisiensi Anggaran di DPRD Balikpapan

Divisi.id, Samarinda – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan pada Jumat, 21 Februari 2025.

Demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai salah sasaran dan berpotensi merugikan sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan.

Koordinator Lapangan aksi, Tion, menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap memangkas anggaran untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.

“Kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat. Program makan bergizi gratis seharusnya bukan prioritas, karena justru membebani APBN dan mengabaikan sektor yang lebih mendesak,” ujarnya.

Mahasiswa juga mengkritisi struktur kabinet yang dinilai terlalu gemuk dengan penambahan posisi menteri dan staf khusus. Mereka menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak konsisten jika pejabat bertambah namun sektor vital justru dikorbankan.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Soroti Kurangnya Koordinasi dalam Penataan Kota

“Efisiensi seharusnya menyasar sektor yang tidak substansial, bukan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Tion.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, hadir dan menerima langsung perwakilan mahasiswa. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan DPRD yang sedang bertugas di luar kota.

“Kami menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kami,” kata Simon.

“Kami berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara damai agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak,” pungkasnya.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Dorong UMKM Lewat Sentral Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

Meski sudah mendapat tanggapan, situasi sempat memanas ketika mahasiswa berusaha memasuki gedung DPRD. Petugas keamanan berhasil mengendalikan situasi tanpa eskalasi lebih lanjut.

Meski demikian, para mahasiswa tetap berharap pemerintah pusat mau meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak pro-rakyat.