
Divisi.id – Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Senin (24/02/2025).
Kebijakan ini dinilai akan berdampak buruk pada sektor pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kualitas pendidikan di Kaltim tetap terjaga.
Dalam aksi tersebut, pemangkasan anggaran akibat Inpres dinilai sebagai langkah yang tidak berpihak pada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.
“Aksi demonstrasi ini yang kesekian kalinya dari mahasiswa Samarinda untuk memberikan peringatan kepada pemerintah agar tidak semena-mena dalam memberikan sebuah keputusan,” ujar Humas Aksi Mahasiswa, Maulana.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi salah satu penyebab pemangkasan anggaran. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut agar tidak mengorbankan sektor lain yang lebih penting.
“Kita minta ini dievaluasi karena kami menduga salah satu penyebab anggaran dipangkas karena adanya program MPG dari pemerintah,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, kesulitan masyarakat dalam mendapatkan gas elpiji 3 kg di Kaltim turut disuarakan. Pemerintah daerah diminta turun tangan agar distribusi elpiji dapat berjalan dengan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.