Mahasiswa Soroti Pengadaan Meubeler di Disdik Kaltim

Divisi.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim (GM-PEKAT) menyoroti pengadaan meubeler di Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Disdik Kaltim) yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Kritik tersebut mencuat dalam aksi yang diadakan di depan kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (11/07/2024), sekitar pukul 13.00 WITA.

Para mahasiswa mempertanyakan kualitas meubeler yang telah diadakan oleh dinas, terutama meja dan bangku yang digunakan untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) di Balikpapan dan Samarinda.

Koordinator lapangan (Korlap) GM-PEKAT, Syafruddin, menyatakan bahwa terdapat beberapa dinas yang mendapat rapor merah terkait penyerapan anggaran, termasuk Dinas Pendidikan.

“Namun, ini berbanding terbalik dengan pengadaan barang-barang yang digunakan untuk penunjang kegiatan belajar, khususnya untuk SMK di Balikpapan maupun Samarinda. Salah satunya adalah pengadaan meja dan bangku yang mencapai angka fantastis, yaitu kurang lebih 6 miliar rupiah,” ujar Syafruddin.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Transparansi dan Koordinasi Program BKT

Syafruddin menekankan bahwa Disdik seharusnya tidak hanya memprioritaskan infrastruktur pendidikan di kota besar saja, tetapi juga di daerah pedalaman yang infrastrukturnya masih kurang.

“Pertanyaan kami juga adalah apakah dengan anggaran yang fantastis ini pengadaan tersebut tepat sasaran atau tidak?” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdik Kaltim, Muhammad Kurniawan, menyatakan bahwa pengadaan meubeler telah melalui pemeriksaan yang ketat.

“Tidak ada yang perlu ditanggapi. Pengadaan meubeler sudah dilakukan pemeriksaan,” tegas Kurniawan saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (15/07/2024).

Baca Juga:

Kaltim Optimis Lampaui Target Investasi Meski Hadapi Beragam Kendala

Lebih lanjut, Kurniawan menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara berkala atau rutin oleh Inspektorat Provinsi (Itprov) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.

“Pemeriksaan dilakukan secara reguler baik oleh Itprov maupun BPK RI Perwakilan Kaltim,” pungkasnya.(*)