Divisi.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, berbicara tentang program Dana Desa yang dicanangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 dalam sebuah dialog ilmiah di Universitas Peking, Beijing, China.
Mendes PDTT menjelaskan bahwa program Dana Desa telah berhasil mengubah status desa secara cepat dan meningkatkan jumlah desa mandiri.
“Program Dana Desa ini adalah wujud nyata dari pembangunan yang dimulai dari pinggiran, memberikan peluang dan dukungan finansial langsung kepada masyarakat desa untuk mengembangkan inisiatif mereka sendiri. Kami percaya bahwa percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” papar Gus Halim sapaan akrab dari Abdul Halim Iskandar.
Selain membahas program Dana Desa, Mendes PDTT juga menjelaskan tugas dan fungsi Kemendes PDTT dalam mengawal pembangunan nasional dari desa hingga wilayah perbatasan.
Salah satu inisiatif yang disebutkan adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) dengan fokus pada SDGs Desa.
“Selain tanggung jawab terhadap pembangunan desa, Kementerian (Kemendes PDTT) juga memiliki tugas yang bersifat kawasan, seperti pengelolaan wilayah perbatasan, dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan jumlah penduduk melalui program transmigrasi. Semua ini adalah langkah-langkah nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh negeri,” urai Profesor Kehormatan Unesa.
Paparan Gus Halim ini disambut positif dan hangat oleh Wakil Rektor Universitas Peking Wang Bao yang berharap dapat terus berkolaborasi dengan Indonesia melalui delegasi yang dikirim untuk mempelajari lebih dalam terkait semua proses pembangunan desa.
“Sangat disayangkan bahwa pandemi menghentikan perjalanan fisik, tetapi kami berharap dapat kembali mengirim delegasi kami ke Indonesia dan memperdalam kerja sama bilateral. Kami sangat berharap dapat bertemu dengan Menteri Desa untuk mendiskusikan peluang kolaborasi yang lebih lanjut,” terang Wang Bao.
Sebagai informasi, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan China, dan hubungan bilateral antara kedua negara telah berlangsung sejak tahun 1950.
Kerja sama bilateral ini juga melibatkan berbagai institusi pendidikan, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Peking, yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama.
Saat ini, jumlah mahasiswa asal Indonesia di Universitas Peking diperkirakan terus meningkat, menunjukkan kerja sama yang semakin erat antara kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan.