Pansus LKPj Kaltim Dorong Ekspansi BUMD dan Renegosiasi Saham Demi Kemajuan Daerah

Divisi.id – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kaltim mengadakan rapat kerja bersama Biro Perekonomian Setprov Kaltim dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (24/04/2024).

Ketua Pansus LKPj, Sapto Setyo Pramono, menjelaskan pentingnya evaluasi kinerja BUMD sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BUMD pada tahun 2023 sekaligus menjadi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah,” ucap Sapto.

Sapto menyampaikan dalam rapat tersebut bahwa setelah DPRD menetapkan BKS sebagai PT, harapannya agar perusahaan tersebut dapat mengembangkan diri dan mendorong Pemprov Kaltim untuk melakukan negosiasi ulang terkait kepemilikan saham, dengan mengubah dari seri B 20 persen menjadi saham seri A, yang nantinya akan berdampak pada kepemilikan lahan konsesi.

“Sampai hari ini, belum ada keberanian dari Pemprov Kaltim untuk melakukan itu. Ada apa? Padahal BKS ini sudah diserahkan ke pemprov. Ini harus diperjelas, ada apa dan kenapa tidak bisa dilakukan renegosiasi ulang kepemilikan saham itu,” ungkapnya.

Baca Juga:

Santai Bersama Media di Samarinda, Hasto Angkat Isu Lingkungan dan Tantangan Ekologi Kaltim

Menurutnya, apapbila hal tersebut dilakukan, pemprov akan mendapat banyak keuntungan. Salah satunya memiliki areal konsesi sendiri yang bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang profesional.

“Dengan demikian, akan ada nilai tambah terhadap daerah melalui deviden yang dihasilkan,” tuturnya.

Sebagai informasi, BUMD yang turut serta dalam rapat tersebut antara lain PT Bankaltimtara, PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), serta PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Baca Juga:

Beasiswa Gratispol; Upaya Pemprov Kaltim untuk Tingkatkan Kualitas SDM menuju Generasi Emas