Sapto Pramono Gelar Dialog Rakyat, Dorong Kolaborasi RT-Camat Optimalisasi APBD

Divisi.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menggelar acara dialog rakyat di Bungas Cafe dan Resto Jalan MT Haryono, Samarinda, Senin (29/04/2024).

Sapto menjelaskan tujuan utama dari dialog tersebut adalah untuk menyerap informasi terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kaltim, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses dan hasil pembangunan, sebagai tindak lanjut dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD di daerah pemilihan masing-masing.

Sebagai wakil rakyat, Sapto menekankan pentingnya peran anggota DPRD dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Dialog rakyat tersebut dianggap sebagai kesempatan bagi seluruh pihak untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung, sekaligus memperoleh informasi mendalam mengenai penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Dialog rakyat ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sapto.

Baca Juga:

Andi Satya Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di Kaltim

Lebih lanjut, melalui dialog tersebut, Sapto juga menyatakan untuk menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan bahwa proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dan kepentingan masyarakat di wilayah pemilihan masing-masing.

Ia menyebutkan bahwa salah satu fokus utamanya adalah memaksimalkan bantuan anggaran kepada masyarakat dengan memperhatikan keterbatasan anggaran yang tersedia.

“Kita ingin memaksimalkan bantuan anggaran kepada masyarakat, namun anggaran terbatas. Nah, disitulah maka diperlukan kerjasama RT kemudian dari lurah, camat, sehingga kita bisa membantu mengawal sampai sistem ISBD nya pemkot sehingga nanti masuk usulan dari walikota,” jelasnya.

Sapto menegaskan bahwa kerjasama dari berbagai pihak, termasuk RT, lurah, camat, dan lainnya, sangatlah penting.

Baca Juga:

HUT Ke-68 Kaltim, DPRD Soroti Peningkatan Infrastruktur dan IPM

Menurutnya, kerjasama yang kooperatif diperlukan untuk menyusun usulan yang tepat dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan efisien dan efektif.

“Semua perangkat, termasuk RT, lurah, dan pihak terkait lainnya, harus bersikap kooperatif dalam mengusulkan program dan proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, harapannya anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkasnya.