UU Cipta Kerja: Payung Hukum Bagi Pekerja & Perusahaan

Divisi.id – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, menegaskan pentingnya patuhnya perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Hal ini memuat aspek pembayaran upah para pekerja.

Pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang Cipta Kerja dapat mengakibatkan sanksi serius secara hukum. Sanksi tersebut termasuk sanksi pidana dan denda, yang dapat mencapai Rp 400 Juta.

Pasal 81 angka 63 dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap pengusaha yang membayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 4 tahun, dengan denda antara Rp 100 juta hingga Rp 400 juta.

“Perusahaan harus mematuhi norma-norma ini karena operasionalnya berada di Indonesia dan harus tunduk pada hukum ketenagakerjaan.”

UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemenuhan pembayaran upah sesuai UMR adalah hak yang harus dipenuhi dan dibayarkan dalam bentuk uang kepada pekerja atau buruh sesuai perjanjian atau peraturan yang berlaku.

Baca Juga:

Kaltim Depresi Tertinggi Kedua Nasional, Dinkes Lakukan Analisis

Lebih lanjut, UU Cipta Kerja diharapkan akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia sambil memastikan kepastian hukum. Hal ini diharapkan mempercepat transformasi ekonomi, menyelesaikan masalah regulasi, dan memudahkan para pengusaha.

Sebagai hasil dari UU Cipta Kerja, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat signifikan dari peringkat 73 tahun 2020 menjadi peringkat 53 dunia. Omnibus Law ini menyelesaikan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan indeks regulasi Indonesia.

UU ini terdiri dari 11 klaster yang mengatur beragam sektor, dari persyaratan investasi hingga pengembangan riset dan inovasi, serta memberikan pengaturan bagi pelanggaran dan perlindungan bagi pelaku bisnis UMKM.

Baca Juga:

Dukung ASI Eksklusif, Dinkes Kaltim Siapkan Pojok ASI di Kantor