
Divisi.id, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan, Wahyullah, menyoroti pentingnya reformasi dalam proses perizinan serta tanggung jawab pengembang dalam menjaga keberlangsungan kota.
Menurut Wahyullah, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif dengan mengundang calon investor dan pengembang duduk bersama untuk membahas terobosan proses perizinan yang lebih cepat dan efisien. Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh melanggar regulasi yang ada, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan daerah lainnya.
“Perizinan harus dilihat bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai komitmen untuk berinvestasi secara bertanggung jawab. Ketika pengembang hanya melihat izin seperti SIM untuk mengendarai kendaraan, tanpa memikirkan dampaknya seperti helm untuk melindungi keselamatan, ini menjadi masalah serius,” ujar Wahyullah pada Jumat, 7/2/2025.
Ia menyoroti kasus pengabaian perizinan oleh pengembang Green Valley sebagai contoh fenomena “piramida gunung es”, yang bisa mencerminkan praktik serupa oleh banyak pengembang lain di Balikpapan. Menurutnya, praktik semacam ini berisiko besar bagi keberlangsungan kota, terutama dalam mencegah banjir dan bencana lingkungan lainnya.
Wahyullah menjelaskan bahwa kota yang dibangun oleh pengembang yang patuh pada aturan teknis, seperti site plan, peraturan lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tangguh, dan berkelanjutan.
“Kepatuhan pada regulasi bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga tanggung jawab untuk menciptakan kota yang mandiri dari ketergantungan pembiayaan negara. Dengan begitu, masyarakat Balikpapan dapat tumbuh menjadi masyarakat modern, mandiri, dan berperadaban maju,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, Wahyullah berkomitmen untuk mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya. Ia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan Balikpapan sebagai kota yang ramah lingkungan dan berorientasi pada masa depan.
“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya soal mengurangi risiko bencana, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Jika kita ingin kota ini maju, semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, harus memiliki visi yang sama,” pungkas Wahyullah.
Dengan pengawasan yang lebih baik dan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, Balikpapan memiliki peluang besar untuk menjadi kota yang aman, tangguh, dan berdaya saing tinggi di masa depan.