Wakil Ketua DPRD Balikpapan Soroti Persoalan Kelangkaan LPG 3 Kg

Divisi.id, Samarinda- Pemenuhan kebutuhan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi di wilayah Kota Balikpapan menjadi perhatian serius dalam rapat antara pihak pemerintah daerah dan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan akhir-akhir ini.

Pasalnya, kebutuhan gas LPG 3 Kg di tengah masyarakat Kota Balikpapan tercatat mencapai 30 ribu metrik ton. Namun, realisasi dari Pertamina Patraniaga baru mencapai 19 ribu metrik ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 11 ribu metrik ton.

Guna mengatasi kekurangan tersebut, Pertamina Patraniaga telah menggelar operasi pasar di berbagai kecamatan dengan alokasi lebih dari 10 ribu metrik ton. Meski langkah ini dinilai mampu membantu, persoalan utama justru terletak pada pengawasan distribusi di tingkat pangkalan.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono mengatakan bahwa hal tersebut harus didasari dengan kesadaran dari semua kalangan.

“Harus ada introspeksi dari semua pihak. LPG 3 kg ini merupakan subsidi pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi, yang tidak berhak seharusnya tidak membeli,” kata Budiono saat dikonfirmasi oleh media ini.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan minta Pengembang Perumahan Harus Berperan dalam Pengendalian Banjir

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti pentingnya peran Pertamina dalam mengontrol pangkalan-pangkalan agar distribusi tidak salah sasaran. Praktik penjualan di luar pangkalan resmi, seperti di warung-warung tanpa izin, menjadi perhatian khusus.

Budiono mengimbau agar pemerintah dan Pertamina bersikap tegas terhadap pelanggaran ini.

“Jika ada pangkalan yang nakal dan mendistribusikan LPG ke warung-warung, cabut saja izinnya,” lanjutnya.

Selain itu, Budiono juga berharap agar Pertamina Patraniaga dapat memenuhi kuota 30 ribu metrik ton sesuai kebutuhan masyarakat Balikpapan.

Baca Juga:

Atasi Masalah Banjir, DPRD Balikpapan Gencar Lakukan Fungsi Pengawasan

“Yang terpenting, pastikan kebutuhan ini terpenuhi. Selain itu, tegakkan aturan distribusi. Jangan ada lagi penjualan di warung-warung yang tidak memiliki izin pangkalan,” harapnya.

Pun, Ia yakini bahwa dengan dua langkah ini dinilai krusial, yakni memastikan terpenuhinya kuota LPG sesuai data kebutuhan masyarakat dan memperketat pengawasan distribusi.

“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, diharapkan permasalahan distribusi LPG bersubsidi dapat teratasi secara tuntas,” pungkasnya.

Baca Juga:

DPRD Kota Balikpapan Terima Kunker Banmus DPRD Kaltim