Andi Faisal Gelar Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 di Paser Belengkong

Divisi.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Faisal Assegaf, menggelar Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 terkait disentralisasi dan otonomisasi di Desa Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Sabtu (22/03/2025).

Acara ini menghadirkan Drs. Sisman, dan Achmad Hartono, sebagai narasumber yang membahas bagaimana otonomi daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika dikelola dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Faisal Assegaf menjelaskan bahwa desentralisasi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Otonomi daerah ini memungkinkan kita mengambil keputusan lebih cepat tanpa harus menunggu dari pusat. Tapi ini bukan hanya soal kewenangan, ada tanggung jawab besar di dalamnya,” ujar Andi Faisal.

Drs. Sisman, menambahkan bahwa meskipun tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian, masih banyak daerah yang belum mampu sepenuhnya mengelola anggarannya sendiri.

Baca Juga:

Gelar Penguatan Demokrasi ke-3, Hj. Syahariah Mas’ud Ajak Masyarakat Awasi Kebijakan Demi Pembangunan Berkelanjutan

“Otonomi ini seharusnya membuat daerah lebih mandiri, tapi kalau keuangan masih bergantung pada pusat, tentu tetap sulit berkembang,” jelas Sisman.

Sementara itu, Achmad Hartono, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Kita tidak bisa hanya menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Masyarakat harus ikut mengawasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat,” terang Achmad.

Lebih lanjut, Andi Faisal Assegaf berharap agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan ini, tetapi juga turut serta dalam mengawasi pelaksanaannya.

Baca Juga:

Gelar Penguatan Demokrasi ke-3, Abdul Rahman Ajak Masyarakat Aktif Awasi Otonomi Daerah

“Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai, jangan ragu untuk menyampaikan. Pemerintah daerah sudah diberi kewenangan, tinggal bagaimana kita semua memastikan bahwa kewenangan itu digunakan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.