PDD ke-7 di Bontang: dr. Etha Rimba Tegaskan Politik dan Kesejahteraan Sosial Tak Bisa Dipisahkan

Divisi.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Henry Pailan, menggelar Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 yang dilaksanakan pada Rabu, 30 Juli 2025, sebagai ruang dialog penting tentang peran politik dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Bertempat di Gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kanaan, Bontang, kegiatan ini menghadirkan dr. Etha Rimba Paembonan, MBA sebagai narasumber utama dengan moderator Paniwita TR. Tema yang diangkat yakni “Keterkaitan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial.”

Dalam penyampaiannya, dr. Etha menegaskan bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari upaya menyejahterakan rakyat. Ia menilai bahwa setiap proses dan keputusan politik idealnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

“Politik yang sehat harus menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang tidak memahami persoalan sosial akan sulit membawa perubahan nyata,” tegas dr. Etha di hadapan peserta diskusi.

Hal ini diamini oleh Henry Pailan. Ia menyampaikan bahwa DPRD Kaltim melihat pentingnya memperkuat pemahaman publik tentang hubungan erat antara kebijakan politik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda ke-4 di Paser, DPRD Kaltim Perkuat Ideologi Pancasila dari Desa

“Kami di DPRD menyadari bahwa kebijakan yang kami buat tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejahteraan masyarakat. Karena itu, forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan menggugah partisipasi publik,” ujar Henry.

Lebih lanjut, dr. Etha mengkritisi praktik politik yang hanya menjadikan kesejahteraan sosial sebagai jargon kampanye. Menurutnya, ketimpangan sosial yang masih terjadi merupakan indikator bahwa politik belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.

“Kita butuh lebih banyak pemimpin yang turun langsung ke masyarakat, mendengar, dan memahami kebutuhan mereka. Kebijakan yang baik lahir dari pengalaman langsung, bukan sekadar data statistik,” tambahnya.

Henry menambahkan bahwa kritik tersebut menjadi pengingat bagi para legislator dan pejabat publik untuk tidak terjebak dalam politik simbolik.

Baca Juga:

Perda Pendidikan Pancasila Disosialisasikan, DPRD Tekankan Penguatan Karakter Bangsa di Balikpapan

“Kami tidak boleh puas hanya dengan retorika. Sudah saatnya kerja politik dibuktikan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil,” katanya menegaskan.

Moderator Paniwita TR menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian PDD untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, memahami hakikat demokrasi yang sesungguhnya.

“Demokrasi tidak boleh hanya berhenti di bilik suara. Harus ada kesadaran kolektif bahwa politik adalah instrumen untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama,” ucap Paniwita.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari peserta, mulai dari isu pengentasan kemiskinan hingga pelayanan publik yang berkeadilan. Peserta mengapresiasi kehadiran dr. Etha yang dinilai mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang lugas dan membumi.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Gelar PDD ke-3 di Desa Putang, Dorong Literasi Politik hingga Pelosok

Di akhir sesi, dr. Etha mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap politik. Ia menekankan bahwa perubahan akan sulit terwujud tanpa partisipasi aktif warga negara.

“Jika kita ingin politik yang berpihak pada rakyat, maka kita sendiri harus menjadi bagian dari perubahan itu. Demokrasi yang kuat dimulai dari warga yang peduli dan terlibat,” tutupnya.

Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-7 ini semakin meneguhkan pentingnya membangun demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substansial yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.(*)

Penulis: Yhon

Baca Juga:

Reses “Besempekat” H. Andi Faisal Assegaf Serap Aspirasi Warga Desa Olung