
Divisi.id — Acara Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-4 dengan tema Human Security yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim), Safuad, SE sukses diselenggarakan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gg. Sukarela, RT. 28, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada Sabtu, 26/4/2025 pukul 10.30 Wita sampai dengan selesai.
Dalam kegiatan ini, Safuad menghadirkan dua narasumber dari Kesbangpol dan Akademisi Stiper Kutim yakni Ulfa Jamilatul Farida, S.IP., SHI., M.Si (Kesbangpol) dan La Saridho, SP., MP (Akademisi Stiper Kutim) yang akan memberikan pemaparan mendalam mengenai tantangan dan strategi penguatan rasa aman masyarakat di tengah dinamika sosial-politik saat ini.
Acara ini juga di moderatori oleh Rudi, SP.,MP serta di ikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi lokal.
Dalam sambutan singkatnya, Safuad menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilu, namun juga mencakup upaya perlindungan hak dan rasa aman warga.
“Human security adalah fondasi penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Safuad.
Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Safuad juga mendorong generasi muda untuk aktif dalam proses demokratis di lingkungan masing-masing.
“Pemuda harus menjadi pelopor dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan menjaga ruang demokrasi tetap sehat,” pungkasnya.
Diskusi ini berjalan interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta seputar peran DPRD dalam menjamin keamanan sosial, serta bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses demokrasi di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan manusia dalam demokrasi semakin meningkat, serta mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.