Ketimpangan Pendidikan di Kaltim: Ketua DPRD Tegur Pemerintah Daerah

Divisi.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, kembali mengangkat suara lantang untuk kelompok yang sering dilupakan: anak-anak di pedalaman. Dalam sebuah pernyataan yang menyentil banyak pihak, ia menyoroti ketimpangan pendidikan yang terus berlangsung di wilayah terpencil Kaltim. Meski provinsi ini dikenal sebagai daerah kaya sumber daya, nyatanya masih banyak anak yang menimba ilmu dalam keterbatasan.

Politikus yang akrab disapa Hamas itu menilai ketidakadilan pendidikan di pedalaman sebagai kegagalan kolektif. Sekolah-sekolah di pelosok disebutnya kerap kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas penunjang.

“Pendidikan tidak boleh bergantung pada letak geografis. Anak-anak di pedalaman punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas,” ujar Hamas, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, di beberapa sekolah bahkan hanya memiliki satu atau dua guru untuk menangani semua jenjang dan mata pelajaran. Sementara di kota, fasilitas belajar lengkap dan jumlah pengajar memadai. Kesenjangan ini harus segera ditangani jika pemerintah sungguh ingin membangun generasi emas.

Hamas pun meminta agar masalah pendidikan ini tidak dibebankan semata pada Dinas Pendidikan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dalam menyusun strategi pemerataan pendidikan, terutama untuk penempatan guru dan pembangunan sarana-prasarana yang layak.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Lebih jauh, Hamas menyampaikan bahwa solusi jangka pendek seperti pengiriman guru kontrak atau relawan memang penting. Namun hal itu tidak cukup. Ia menuntut adanya kebijakan jangka panjang yang memberikan jaminan karier dan kesejahteraan bagi para guru yang bersedia mengajar di daerah tertinggal.

“Pemerintah harus menciptakan sistem yang mendukung guru untuk betah di daerah. Mulai dari insentif, pelatihan, hingga jaminan karier,” katanya.

Selain persoalan guru, Hamas juga menyoroti kondisi infrastruktur pendukung pendidikan. Ia menegaskan, pembangunan gedung sekolah tidak akan berarti tanpa akses listrik, jaringan internet, serta tempat tinggal layak bagi guru. Tanpa itu semua, pendidikan di pelosok hanya akan berjalan setengah hati. Menurutnya, mimpi besar membentuk generasi emas 2045 tak bisa diraih hanya dengan membangun sekolah di pusat kota.

“Kalau bicara generasi emas, kita tidak bisa hanya fokus ke pusat kota. Pembangunan SDM harus menyeluruh,” pungkasnya.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Hamas menilai masih banyak kebijakan pendidikan yang bias kota. Anggaran lebih banyak diarahkan ke daerah dengan populasi tinggi, tanpa mempertimbangkan daerah terpencil yang justru lebih membutuhkan dorongan. Ini yang menyebabkan ketimpangan semakin menganga dari tahun ke tahun.

Ia berharap momentum tahun anggaran mendatang dapat menjadi titik balik. Hamas akan mengawal secara ketat distribusi anggaran pendidikan agar lebih berpihak pada daerah-daerah tertinggal, bukan sekadar menggugurkan kewajiban formal.

Dengan sorotan tajam terhadap sistem yang timpang, Hamas mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa ketidakadilan pendidikan hari ini akan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih parah di masa depan. Ia menutup pernyataannya dengan seruan: sudah waktunya pendidikan dibebaskan dari belenggu ketimpangan wilayah.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya