DPRD Kaltim M25

Divisi.id – Menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, perhatian terhadap situasi keamanan dan ketertiban semakin meningkat. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menyampaikan harapannya kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan berperan aktif dalam menciptakan rasa aman di daerah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru. Dalam […]

Divisi.id – Masalah banjir di kawasan perbatasan antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai tak kunjung mendapat solusi karena lemahnya koordinasi antarwilayah. DPRD Kaltim menilai perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi untuk merumuskan langkah bersama dalam mitigasi bencana. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti kecenderungan saling menyalahkan […]

Divisi.id – Di tengah kebutuhan pembangunan kantor dinas dan infrastruktur pelayanan publik yang terus meningkat, pemandangan deretan kafe dan kios di Jalan Angklung Samarinda justru memperlihatkan potret sebaliknya. Tanah milik negara dijadikan lahan komersial pribadi selama puluhan tahun tanpa kontribusi kepada rakyat yang berhak. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, mengingatkan bahwa semangat pengelolaan aset […]

Divisi.id – Bagi banyak orang tua di Kalimantan Timur, mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak bukan sekadar impian—itu adalah perjuangan. Kini, harapan itu perlahan mendapatkan bentuk nyata dengan penetapan tiga sekolah sebagai sekolah unggulan oleh Pemerintah Provinsi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan bahwa tahun ini, tiga sekolah ditetapkan sebagai sekolah unggulan, yakni SMA […]

Divisi.id – Balikpapan kembali menjadi pusat perhatian dalam isu pendidikan di Kalimantan Timur. Ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dan Madrasah dengan daya tampung SMA/SMK negeri di kota ini memunculkan keresahan masyarakat. Komisi IV DPRD Kaltim menyebut kondisi tersebut sebagai krisis yang perlu ditangani dengan cepat dan serius. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan […]

Divisi.id – Di tengah lambannya penyelesaian konflik antara karyawan dan manajemen Rumah Sakit Darjad, DPRD Kalimantan Timur tak tinggal diam. Komisi IV DPRD kini menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kaltim untuk memastikan keputusan rapat sebelumnya dijalankan dengan serius oleh pihak rumah sakit. Upaya kolaboratif ini dinilai penting untuk memperkuat posisi pekerja yang selama ini dirugikan […]

Divisi.id – Komisi II DPRD Kalimantan Timur berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas penyelesaian polemik bangunan ilegal yang berdiri di atas aset milik pemerintah provinsi di Jalan Angklung, Kota Samarinda. Agenda tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik bangunan, Satpol PP, BPKAD, dan pengawas lapangan (Waspang). Anggota Komisi II, Jahidin, menegaskan bahwa forum […]

Divisi.id – Tingkat kemiskinan dan stunting masih menjadi tantangan sosial utama di Kutai Kartanegara (Kukar). DPRD Kalimantan Timur mendorong agar Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru benar-benar menaruh perhatian serius terhadap dua persoalan ini melalui program jangka panjang yang terukur. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan harapannya agar visi-misi bupati terpilih tidak hanya […]

Divisi.id – Di tengah semangat pemerataan pendidikan, nyatanya masih banyak anak-anak di Kukar yang belum mendapatkan tempat belajar di sekolah negeri. Tahun ini saja, ratusan lulusan SMP di Tenggarong belum tertampung karena keterbatasan kapasitas yang tersedia di sekolah negeri. Realita ini membuka mata bahwa kebutuhan akan penambahan unit sekolah menengah negeri masih cukup mendesak. Terlebih […]

Divisi.id – Deretan kafe dan kios yang berdiri rapi di sepanjang Jalan Angklung Samarinda menyimpan persoalan serius. Meski tampak legal dari luar, ternyata bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. DPRD Kaltim kini mengambil langkah tegas untuk menertibkannya. Jahidin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi […]