Pemkab Kukar Dorong Peningkatan Tata Kelola Lewat Pendampingan SPIP Terintegrasi

Divisi.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkomitmen memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upayanya diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar di Aula Serbaguna Dispora Kukar, Komplek Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Kamis (29/05/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya SPIP dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

“SPIP bukan sekadar alat administratif, melainkan fondasi untuk menciptakan sistem pengendalian yang mampu mendeteksi risiko sejak dini dan menjaga agar program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” ujar Ahyani.

Menurutnya, SPIP terintegrasi memungkinkan seluruh kebijakan dan program daerah dapat dipertanggungjawabkan secara utuh, baik secara administratif maupun hukum. Sistem ini juga memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengantisipasi potensi penyimpangan seperti korupsi, suap, maupun pemborosan anggaran.

Ahyani menambahkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada sistem pengendalian internal yang baik. SPIP menjadi instrumen penting dalam memastikan perencanaan dan pemanfaatan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Baca Juga:

Satgas Gabungan Dinilai Efektif Tekan Premanisme di Kaltim

Pendampingan ini diikuti oleh para asesor dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan di Kukar. Kegiatan berlangsung dalam tiga sesi dan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim sebagai mitra pendamping.

Tujuan dari pendampingan ini bukan hanya meningkatkan pemahaman asesor terhadap SPIP, tetapi juga mendorong peningkatan skor penilaian SPIP Kukar pada tahun 2025 mendatang. Ahyani menekankan bahwa proses penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu lintas OPD, dengan manajemen risiko sebagai komponen utama.

“Kami berharap hasil dari kegiatan ini benar-benar terasa di lapangan, baik dalam peningkatan kapasitas para asesor maupun dalam memperkuat tata kelola pemerintahan secara menyeluruh,” tutupnya.

Baca Juga:

Jalan Tol Penghubung Samarinda – Bontang Akan Dukung Konektivitas dan Ekonomi