IKN Dinilai Tak Berdampak Luas, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Lebih Berpihak

Divisi.id – Pembangunan infrastruktur masif di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai belum memberikan dampak berarti bagi masyarakat Kalimantan Timur. Meski geliat ekonomi di sekitar proyek meningkat, nyatanya efek itu belum dirasakan luas oleh warga Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, maupun daerah-daerah penyangga lainnya.

Hal ini kembali disuarakan oleh Fadly Imawan, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, yang meminta agar kebijakan terkait IKN tidak hanya berpusat pada wilayah inti pembangunan. Menurutnya, Kaltim sebagai tuan rumah harus mendapatkan prioritas dan manfaat nyata dari megaproyek ini.

“Itu kemarin sempat saya soroti juga, itu terjadi karena proyek-proyek infrastruktur yang membuat ekonomi tinggi tetapi itu hanya seputar IKN itu saja tanpa memberi dampak kepada masyarakat Kabupaten Paser, PPU, dan Kaltim,” ujar Fadly Imawan.

Ia menekankan bahwa pembangunan ibu kota negara harus berpihak pada masyarakat lokal. Jangan sampai pemerintah pusat hanya mengejar target fisik semata, tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat ekonomi secara adil.

“Oleh karenanya saya pikir ke depan kalau memang kita tidak tahu kebijakan-kebijakan presiden, yang kita dengar 2028 pusat pemerintahan akan dipindahkan ke IKN,” sambungnya.

Baca Juga:

Relawan Arizuan Minta Dukungan, Pemkot Samarinda Siapkan Skema Hibah Kendaraan

Fadly mengingatkan bahwa waktu menuju 2028 tinggal beberapa tahun lagi. Ini saatnya untuk meninjau ulang dan menyusun kembali arah kebijakan pembangunan yang menyertakan kepentingan rakyat Kaltim.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam seluruh proses pembangunan IKN. Tidak cukup hanya menjadi latar belakang kemegahan ibu kota baru, warga Kaltim harus dilibatkan dan diberi ruang berpartisipasi.

“Kita berharap sebelum itu dilakukan dan sebelum benar-benar dipindah, tolong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada Kaltim didahulukan dan akhirnya Kaltim termasuk masyarakatnya tidak hanya menjadi penonton tetapi juga masyarakat dapat menikmati dampak pemindahan ibu kota negara ke Kaltim,” ujarnya.

Fadly menyebut bahwa potensi Kaltim besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun selama ini, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan manusia di wilayah tersebut masih kurang optimal.

Baca Juga:

Kasus TBC dan HIV Meningkat, Pemkot Samarinda Percepat Penyusunan Perda

Ia berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu mengubah pendekatan tersebut. Menurutnya, pembangunan IKN seharusnya jadi peluang pemerataan, bukan hanya konsentrasi anggaran.

Dengan komitmen politik yang kuat dan arah kebijakan yang adil, Fadly optimistis bahwa pembangunan IKN bisa menjadi titik balik bagi Kaltim untuk tumbuh bersama dan tidak hanya menjadi penonton dari kemajuan bangsanya sendiri.