Divisi.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur. Tak hanya masyarakat umum, para pengusaha juga merasakan dampak serius akibat antrean panjang dan keterbatasan distribusi BBM di wilayah yang justru menjadi penghasil energi nasional.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menilai situasi ini sebagai bentuk kegagalan distribusi yang ironis. Ia menyindir kondisi tersebut dengan peribahasa “ayam mati di lumbung padi” untuk menggambarkan betapa tidak masuk akalnya kelangkaan BBM di daerah penghasil.
“Pengusaha kita ada yang sampai dua-tiga hari antri menunggu giliran pengisian solar. Di Pulau Jawa tidak pernah seperti itu. Lucu, kan? Kita yang punya sumber, tapi kita ikut menderita,” katanya.
Menurutnya, para pelaku usaha, terutama di sektor transportasi dan industri kecil, mengalami kerugian karena tidak bisa beroperasi secara maksimal akibat keterbatasan BBM.
Jahidin menyayangkan pemerintah pusat dan Pertamina yang belum mampu menjamin ketersediaan dan distribusi BBM secara adil bagi Kaltim. Ia meminta adanya alokasi khusus atau prioritas bagi daerah penghasil energi.
Ia menilai ketimpangan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga negara dalam memenuhi kebutuhan energi domestik, terutama untuk wilayah luar Jawa. Kebijakan subsidi maupun distribusi BBM perlu ditinjau ulang agar tidak hanya menguntungkan pusat-pusat industri besar, tetapi juga menyentuh daerah produsen.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim aktif mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina agar menetapkan sistem distribusi berbasis keadilan daerah penghasil.
“Kita seharusnya tidak perlu rebutan solar. Ini bukan soal tidak cukup, tapi soal tidak adil,” tegasnya.
Jahidin pun mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam penyediaan energi bisa menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di wilayah kaya sumber daya alam.
Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya evaluasi menyeluruh atas sistem logistik BBM di Kaltim yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan lokal.