Program Gratis Butuh Dana Stabil, DPRD Dorong Ekstensifikasi PAD

Divisi.id – Program efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai belum cukup menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Meski program unggulan seperti pendidikan dan kesehatan gratis telah dijalankan, DPRD Kaltim menegaskan bahwa tanpa perluasan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), daerah akan tetap terjebak pada masalah klasik yang tidak kunjung selesai.

Peringatan itu datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin. Ia mengingatkan bahwa persoalan-persoalan lama bisa berlarut jika tidak ada langkah konkret dalam mempercepat penyelesaiannya. Menurutnya, rapat kerja dengan eksekutif menjadi momentum strategis untuk memastikan agenda pembangunan tidak stagnan akibat keterbatasan fiskal.

“Rapat kerja dengan Pemprov Kaltim membahas percepatan penyelesaian masalah yang sudah lama menggantung. Kalau tidak dipercepat, maka persoalan lima tahun lalu tidak akan selesai dalam lima tahun ke depan,” ujar Husni.

Lebih lanjut, Husni menyoroti strategi efisiensi yang telah dilakukan Pemprov, terutama lewat program-program populis seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Program tersebut memang mendapat sambutan positif dari masyarakat, tetapi perlu didukung dengan fondasi pendapatan yang kuat agar tidak menjadi beban di masa depan.

“Gubernur sudah melakukan efisiensi besar-besaran lewat program gratis pol dan just pol. Tapi kalau tidak ada intensifikasi dan ekstensifikasi, maka PAD dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan juga akan sulit berkembang,” tegasnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Ia mencontohkan bahwa sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal. Minimnya dukungan infrastruktur dan insentif kebijakan menjadikan kontribusi sektor ini terhadap PAD masih rendah dibanding sektor ekstraktif seperti tambang.

Menurut Husni, intensifikasi artinya mendorong optimalisasi hasil dari sektor yang sudah ada, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi, akses ke pasar, serta penyediaan pupuk dan bibit. Sementara ekstensifikasi mencakup perluasan area produksi serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi daerah.

Ia menggarisbawahi bahwa transformasi ekonomi Kaltim seharusnya tidak hanya berputar di sektor pertambangan dan migas. Dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan mengubah wajah Kalimantan, Kaltim perlu menunjukkan daya tahan fiskal dari sektor-sektor berkelanjutan.

Lebih dari itu, kebijakan fiskal daerah harus diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi baru yang menjamin kemandirian fiskal. Dengan demikian, program gratis seperti pendidikan dan kesehatan tidak akan terancam ketika dana transfer pusat berkurang atau harga komoditas global anjlok.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Komisi II DPRD Kaltim sendiri akan terus mengawal agenda efisiensi dan peningkatan PAD agar sejalan dengan prinsip keadilan anggaran. Husni menekankan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antarlembaga agar semua program memiliki dampak nyata dan berkelanjutan.