Sangkulirang Jadi Tuan Rumah PDD ke-6, Fokus pada Pendidikan Politik Warga

Divisi.id – Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-6 yang diselenggarakan oleh DPRD Kalimantan Timur kembali digelar dengan tema penting seputar hak dan kewajiban warga negara. Acara ini berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025, di Gedung Serbaguna,

Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pelajar.
Anggota DPRD Kaltim, Apansyah, yang hadir sebagai perwakilan legislatif, menyampaikan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari literasi politik masyarakat. Menurutnya, pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara merupakan pilar penting dalam membangun partisipasi publik yang aktif dan bertanggung jawab.

“Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Demokrasi sejati hadir ketika masyarakat sadar akan peran mereka, baik dalam menuntut hak maupun dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara,” kata Apansyah dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan bahwa daerah seperti Kutai Timur memiliki potensi besar dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, namun perlu didorong dengan pendidikan politik yang terus-menerus. Menurutnya, kegiatan seperti PDD menjadi sarana yang tepat untuk membumikan nilai-nilai konstitusi di tengah masyarakat akar rumput.

Setelah sambutan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi utama oleh Samsuddin Haddade, seorang narasumber yang dikenal aktif dalam kegiatan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam paparannya, Samsuddin menekankan bahwa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seiring dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain.

Baca Juga:

Syahariah Masud Tegaskan Perang Melawan Narkoba Harus Dimulai dari Desa

“Banyak warga yang tahu bahwa mereka punya hak-hak untuk dilindungi, untuk berpendapat, untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan. Tapi tidak semua sadar akan kewajiban seperti taat hukum, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Ini yang menjadi tantangan kita bersama,” ujar Samsuddin.

Ia juga menyinggung pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lembaga masyarakat dalam membentuk karakter demokratis sejak dini. Menurutnya, penguatan nilai demokrasi bukan sekadar urusan pemerintah atau DPRD, tapi tanggung jawab kolektif semua pihak.

Para peserta terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, terutama saat sesi diskusi dan tanya jawab dibuka. Beberapa warga menyampaikan keresahan mereka terhadap minimnya akses informasi tentang hak-hak dasar, serta perlunya peningkatan peran pemuda dalam menyuarakan aspirasi secara konstruktif.

Kegiatan PDD ke-6 ini ditutup dengan ajakan bersama untuk terus menjaga semangat demokrasi di tingkat lokal dan memperkuat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang adil, terbuka, dan partisipatif.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pancasila Bukan Sekadar Hafalan, tapi Pedoman Hidup

“Semoga kegiatan seperti ini terus dilanjutkan dan menyentuh lebih banyak wilayah di Kaltim. Demokrasi itu harus dirasakan dan dipahami, bukan hanya dipelajari,” tutup Apansyah.

Dengan semangat edukatif, kegiatan PDD di Kutai Timur tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga menjadi proses pembelajaran kolektif tentang bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian aktif dari proses demokratisasi yang lebih substansial di Kalimantan Timur.(*)

Penulis: Yhon

Baca Juga:

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kaltim