Pendidikan Jadi Prioritas, Ranperda Disiapkan Perkuat Arah Pembangunan SDM

Divisi.id – Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama di tengah percepatan pembangunan daerah. Tanpa regulasi yang kuat dan terarah, upaya meningkatkan mutu pendidikan dikhawatirkan berjalan tidak merata dan kehilangan pijakan hukum yang jelas.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan akhir panitia khusus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pembahasan ini menjadi bagian dari langkah strategis legislatif bersama pemerintah provinsi untuk memperbaiki tata kelola pendidikan secara menyeluruh.

“Ranperda ini kami susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kualitas pendidikan dan perlindungan bagi tenaga pendidik,” ujar Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Sarkowi V Zahry.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut dirancang untuk menjadi payung hukum yang mengatur standar layanan pendidikan, mekanisme evaluasi, serta peningkatan kompetensi guru agar lebih profesional dan berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

“Substansi Ranperda ini menekankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi guru dan peserta didik, baik di perkotaan maupun daerah terpencil,” kata Sarkowi.

Baca Juga:

Penguatan Demokrasi Daerah ke-1, DPRD Kaltim Dorong Partisipasi Publik dalam Pemerintahan

Menurutnya, keberadaan aturan yang jelas sangat dibutuhkan agar sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas proses belajar-mengajar dan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pendidikan.

Sarkowi menambahkan bahwa Ranperda tersebut juga mendorong lahirnya pendidikan yang berkarakter dan beradab, sejalan dengan kebutuhan daerah dalam menyiapkan SDM yang mampu bersaing di masa depan.

“Ketika regulasi pendidikan kuat, maka arah pembangunan SDM akan lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Usai penyampaian laporan akhir, Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi dan dievaluasi sebelum masuk tahap persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Hj. Syahariah Masud Dorong Partisipasi Aktif Warga Lewat Penguatan Demokrasi Daerah

Ia menegaskan, percepatan pengesahan Perda Pendidikan menjadi penting agar kualitas layanan pendidikan, perlindungan guru, serta pemerataan hak belajar dapat diwujudkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota.

Melalui proses ini, DPRD Kaltim kembali menegaskan perannya dalam mendorong kebijakan publik yang adaptif terhadap kebutuhan daerah, dengan menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.