DPRD Prov Kaltim

Divisi.id – Rencana pembangunan fasilitas olahraga berskala besar kerap dihadapkan pada tantangan kemampuan fiskal daerah. Ketika kondisi keuangan belum sepenuhnya stabil, pemerintah dituntut cermat dalam menentukan prioritas agar program yang dijalankan tidak membebani anggaran di masa mendatang. Hal inilah yang mendasari perhatian DPRD Kalimantan Timur terhadap rencana pembangunan kolam renang berstandar internasional pada 2026. Sekretaris […]

Divisi.id – Kesuksesan gelaran Paser Cup Race 2025 bukan hanya menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap olahraga balap motor, tetapi juga membuka kembali diskusi mengenai kesiapan infrastruktur Sirkuit Tana Paser sebagai venue resmi kegiatan otomotif di Kalimantan Timur. Ajang yang menghadirkan ratusan pembalap dari berbagai daerah itu menjadi magnet bagi penonton pada peringatan HUT ke-66 Kabupaten […]

Divisi.id — Kekhawatiran terhadap masa depan kawasan konservasi Bukit Soeharto kembali mencuat. Bukan hanya karena posisinya yang strategis sebagai penyangga lingkungan di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga karena maraknya aktivitas pembukaan lahan yang kini terlihat secara kasatmata dari jalan poros Samarinda–Balikpapan. Situasi ini dianggap mencerminkan rapuhnya sistem pengawasan di kawasan konservasi tersebut. […]

Divisi.id – Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama di tengah percepatan pembangunan daerah. Tanpa regulasi yang kuat dan terarah, upaya meningkatkan mutu pendidikan dikhawatirkan berjalan tidak merata dan kehilangan pijakan hukum yang jelas. DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan akhir panitia khusus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang […]

Divisi.id – Isu transparansi pengelolaan anggaran daerah kembali mencuat dalam pembahasan kebijakan keuangan pemerintah provinsi. Besarnya nilai investasi yang dialokasikan melalui APBD menuntut proses yang terbuka agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Hal ini disoroti dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang membahas perubahan arah kebijakan anggaran tahun 2025. Ketua Komisi II DPRD […]

Divisi.id – Persoalan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Ketimpangan akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah dengan sebaran geografis yang luas, dinilai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas hidup warga jika tidak segera ditangani secara serius. DPRD Kalimantan Timur menaruh perhatian khusus pada kondisi di Kabupaten Kutai Timur. Anggota Komisi […]

Divisi.id – Menjelang penutupan tahun anggaran, persoalan serapan anggaran kembali menjadi perhatian. Sisa waktu yang kian sempit sering kali memicu kekhawatiran tertahannya belanja pemerintah, padahal realisasi anggaran berperan penting dalam menjaga roda pembangunan dan pergerakan ekonomi daerah. DPRD Kalimantan Timur menilai target serapan anggaran sebesar 93 persen yang dicanangkan Pemprov masih berada dalam batas kewajaran. […]

Divisi.id – Masalah pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama petani di berbagai daerah. Kelangkaan di masa tanam, keterlambatan pasokan, hingga harga yang melampaui ketentuan kerap mengganggu produktivitas pertanian dan menambah beban biaya bagi petani. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menekankan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan stok, melainkan mekanisme penyaluran yang belum merata dan […]

Divisi.id – Transformasi pendidikan ke arah digital masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di tengah tuntutan pembelajaran berbasis teknologi, belum semua sekolah memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem belajar digital secara optimal. DPRD Kalimantan Timur temukan masih adanya sekolah menengah atas yang menggunakan buku pelajaran fisik. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, […]

Divisi.id – Pelayanan publik yang lamban dan prosedural masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah. Proses administrasi yang berbelit dan tidak mengikuti perkembangan teknologi kerap menyulitkan warga dalam memenuhi kewajiban maupun mengakses hak-haknya. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menilai sistem pelayanan publik di Kaltim masih membutuhkan pembenahan serius agar mampu beradaptasi dengan […]