DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-5 Bahas Rancangan Perda dan Peningkatan Ketenagakerjaan

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-5 di Gedung Utama B, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Rabu (20/03/2024).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan dihadiri oleh 32 anggota dewan, serta Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo, beserta Sekretaris Dewan Norhayati Usman.

Agenda utama yang dibahas adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Ranperda Pemerintah Kaltim tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan & Hutan.

Selanjutnya, penyampaian pendapat Gubernur Kaltim terhadap Nota Penjelasan atas 2 Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Provinsi Kaltim.

Rancangan Perda inisiatif tersebut meliputi Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, serta Pembentukan Kelembagaan Desa Adat.

Baca Juga:

Kemiskinan Kaltim Menurun, Dinsos Optimalkan Program Bantuan Sosial

Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam, Ririn Sari Dewi, menyampaikan pendapat akhir Gubernur Kaltim tentang rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Kaltim dan menyatakan perlunya memperhatikan pencapaian di pusat ketenagakerjaan Provinsi Kaltim dari tahun 2022-2023.

“Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kaltim tahun 2023 tercatat meningkat hingga 1.7 poin dari tahun sebelumnya,” ucap Ririn.

Ririn juga menyampaikan bahwa Pemda mengapresiasi terhadap kesungguhan DPRD Provinsi Kaltim dalam menyusun regulasi terkait perlindungan, pemberdayaan, dan penempatan tenaga kerja lokal.

Ia menekankan pentingnya langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dengan meningkatkan tenaga kerja, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim.

Baca Juga:

Waspada HMPV, Dinkes Kaltim Perketat Pengawasan di Pintu Masuk Internasional

“Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan tenaga kerja, sebuah langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim,” tuturnya.