Pansus LKPj Kaltim Desak PT MBS Tindak Hukum Piutang yang Tak Dibayar

Divisi.id – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) mengadakan pertemuan dengan Biro Perekonomian Setprov Kaltim dan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (24/04/2024).

Ketua Panitia Khusus LKPj, Sapto Setyo Pramono, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BUMD pada tahun 2023 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

BUMD yang ikut dalam pertemuan termasuk PT Bankaltimtara, PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Sapto mengungkapkan bahwa meskipun PT MBS memiliki banyak aset, namun aset tersebut sulit diuangkan dan hal tersebut menghambat pengembangan perusahaan karena minimnya modal.

Selama diskusi, Sapto menyebut bahwa PT MBS memiliki piutang sekitar Rp 37 miliar dari PT Sinar Balikpapan Development (SBD) terkait rencana pembangunan komersial di lahan eks Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan (Puskib) yang sampai saat ini belum terselesaikan dan sudah putus kontrak.

Baca Juga:

Santai Bersama Media di Samarinda, Hasto Angkat Isu Lingkungan dan Tantangan Ekologi Kaltim

“PT MBS harus tegas dan membawa persoalan piutang tersebut ke jalur hukum. Tidak ada kata negosiasi terhadap perusahaan atau korporasi yang nakal,” tegas Sapto..

Sapto juga menekankan agar PT MBS menutup Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) nonpeti kemas yang diduga digunakan untuk kegiatan ilegal seperti bongkar muat batu bara ilegal.

“Saya tidak mau pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ilegal seperti pengangkutan batu bara yang bersumber dari perusahaan yang tidak ada izin atau IUP,” ujarnya.

Selain menciptakan kerugian bagi daerah, Sapto mengatakan bahwa tindakan tersebut juga melanggar peraturan. Dicurigai bahwa pengangkutan batu bara ilegal ini dilakukan melalui jalan tol dengan menggunakan truk kontainer.

Baca Juga:

Beasiswa Gratispol; Upaya Pemprov Kaltim untuk Tingkatkan Kualitas SDM menuju Generasi Emas

“Jika ini benar-benar terjadi, tentu ini harus segera ditindak tegas. Pansus juga akan melakukan koordinasi dengan aparat dalam hal ini Polda Kaltim, pangdam dan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan verifikasi lapangan,” tutupnya.