Rapur DPRD Kaltim Bahas Pembentukan Fraksi Hingga Usulan Nama Pj Gubernur

Divisi.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rapat Paripurna ke-2 Bahas empat agenda penting terkait Penyampaian Laporan Masa Sidang II DPRD Kaltim Masa Jabatan 2019-2024 dan Pengesahan Agenda Kegiatan DPRD Masa Sidang I Masa Jabatan 2024-2029.

Kemudian, Pengumuman Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim, serta Pembentukan Tim Pembahas atau Kelompok Kerja (Pokja).

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara Hasanuddin Mas’ud didampingi oleh Wakil Ketua Sementara Ekti Imanuel di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (17/09/2024).

Ditemui seusai rapat, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan, dalam masa jabatan 2024-2029 setidaknya terdapat enam fraksi yang terdiri dari, fraksi PKB, fraksi GOLKAR, fraksi GERINDRA, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN.

“Untuk tiga partai lain nya menjadi fraksi gabungan yakni partai NASDEM, partai DEMOKRAT, dan partai PPP,” ucap Hamas sapaan akrabnya.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Transparansi dan Koordinasi Program BKT

Hamas juga menyampaikan bahwa, terkait dengan usulan nama-nama Pejabat Gunernur Kaltim telah ia terima dari masing-masing fraksi di DPRD Kaltim, untuk partai GOLKAR sendiri hanya mengusulkan satu nama.

“Itu kita minta kepada ketua-ketua fraksi menyodorkan tiga nama, dari sekian banyak fraksi itu hanya ada dua yang muncul, yaitu nama Pj sekarang (Akmal Malik) dan juga Setda Provinsi Sekarang (Sri Wahyuni),” terangnya.

Ia menambahkan, setelah selesai dalam tahapan penetapan fraksi-fraksi, selanjutnya menunggu pimpinan dewan definitif, baru akan masuk pada pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Untuk penetapan AKD sendiri akan dibahas di internal saja, diataranya adalah pembahasan tata tertib, kelompok kerja internal dan juga eksternal,” ucapnya.

Baca Juga:

Dua Anggota DPRD Kaltim Mundur, Proses PAW Sedang Dibahas

Kendati demikian ia menyebutkan, pembahasan yang cukup alot saat rapat tadi ialah, soal diumumkan atau tidaknya nama Pj dalam rapat paripurna.

“Dalam undang-undang itu tidak perlu diparipurnakan, tapi hasil rapat kami di DPRD yang diwakili langsung oleh ketua fraksi merekomendasikan untuk diumumkan saja nama-nama tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hamas mengemukakan bahwa untuk penetapan pimpinan dewan difinitif itu minimal satu bulan sejak dilantik.

“Maksimal di 2 Oktober 2024 ini, tapi kita mengupayakan sebelum di tanggal tersebut, jadi kalau sudah sah baru boleh melakukan perjalanan dewan,” tutupnya.

Baca Juga:

Perkuat Ketahanan dan Kekompakan, Akademi DBON Gelar Latihan Fisik