Aksi di Kantor Gubernur Kaltim, GM-PEKAT minta PJ Gubernur copot Sekda dan oknum Kadis yang diduga “bermain” anggaran

Divisi.id – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim (GM-PEKAT) melakukan aksi demontrasi didepan kantor gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sekitar pukul 13.00 Wita.

Aksi tersebut mendesak penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik untuk mengevaluasi dan mencopot Sekretaris Daerah (Sekda), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD Kaltim) dari jabatannya, pada Kamis (11/7/2024).

Koordinator lapangan (Korlap) GM-PEKAT Syafruddin, menjelaskan bahwa desakan pencopotan jabatan ini didasari keresahan masyarakat Kaltim atas kinerja Sekda yang dinilai tidak berkontribusi pada penyerapan anggaran secara maksimal dan dinilai cenderung menghasilkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) diakhir tahun.

“Kami meminta dengan serius kepada PJ gubernur Kaltim agar segera mengevaluasi dan mencopot Sekda Kaltim, karena dinilai tidak berkontribusi pada penyerapan anggaran secara maksimal dan malah menghasilkan Silpa,” ungkap Syafruddin dalam orasinya.

Selain itu dalam orasinya, masa GM Pekat mendesak Pj Gubernur Kalimantan Timur agar mencopot oknum kepala Dinas yang diduga menjadi mekelar anggaran.

Baca Juga:

LP2M Unmul Dorong Penelitian Berimpact pada Masyarakat

“Kami juga minta kepada Pj Gubernur agar mencopot oknum kepala dinas yang ingin membuat aturan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas serta menjadi makelar anggaran,” tegasnya.

Setelah melakukan aksi di depan kantor gubenur sekitar 30 menit, sejumlah perwakilan GM-Pekat melakukan audiensi di dalam ruangan yang di hadiri oleh Biro kepemerintahan Kalimantan Timur.

Syafruddin mengatakan bahwa, sangat di sayangkan dengan ada Silpa tetapi masih ada banyak daerah di kaltim yang harus ditingkatan pembangunannya terutama pada infrastruktur jalan.

“Contohnya saja di daerah kecamatan Muara Ancalong dan kecamatan Kenohan Kutai Kartanegara dan pada daerah -daerah lainnya, jalannya itu masih berlumpur, sama sekali belum di perbaiki hingga saat sekarang ini,” katanya.

Baca Juga:

LP2M Unmul Gelar FGD Diseminasi Riset dan PKM

Ia menekankan, pihaknya akan terus melakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan Silpa dan berharap pemerintah provinsi Kaltim segera mengevaluasi kinerjanya.

“Kita dari GM-Pekat mendorong pemerintah Pemprov terutama Opd-Opd yang mendapat rapot merah terkait penyerapan anggaran untuk dimaksimalkan lagi,” tambahnya.

Menyingkapi dari aksi demontrasi yang dilakukan oleh GM-Pekat, pemerintah Kalimantan Timur mengakui pihaknya sedang membenahi dari permasalahan ini.

“Kami sekarang memang sedang melakukan pembenahan dan melakukan cross check terhadap jalan tersebut, sehingga nantinya dapat di ketahui mana yang menjadi tanggung jawab pemprov atau memang tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi,” ungkap salah satu perwakilan Dinas PUPR Kaltim.

Baca Juga:

Muscab II Peradi SAI Samarinda, John Pricles Kembali Terpilih sebagai Ketua

Kemudian perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kaltim) menanggapi dari tuntutan yang di lakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam GM-Pekat, ia mengatakan, kami memerlukan data yang jelas sehingga nantinya bisa di lakukan perbaikan secepatnya.

“Kami memerlukan data nya, kalaulah pemerintah kabupaten atau kota tidak lagi bisa mengatasi persoalan sekolah-sekolah maka alihkan ke provinsi sehingga nantinya kami akan melakukan perbaikan, ini persoalan transisi atau tanggung jawab,” ungkap perwakilan dari Disdikbud.

Lebih lanjut GM-Pekat akan terus melakukan pengkajian ulang dan akan melakukan aksi lanjutan pada pemerintahan yang terkait dan mereka akan kawal masalah ini hingga tuntas.

“Kami akan melakukan kajian lebih lanjut dan terus menyuarakan hingga tuntas persoalan ini, tapi sungguh di sayangkan Sekda berserta PJ tidak mau menemui kami dalam audiensi tadi,” tutupnya.

Baca Juga:

Edukasi Inovatif, PKM Unmul Kenalkan Cara Merawat Rupiah Lewat Augmented Reality